» » Luhut Minta Gubernur Kepri Segera Rancang Perda Unjuk Rasa

Luhut Minta Gubernur Kepri Segera Rancang Perda Unjuk Rasa

Ditulis Oleh: Redaksi | Kamis, 18 Februari 2016 | No comments

Batamreport.com - Batam : Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan,Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri,Kapolri Jenderal Badrodin Haiti langsung menggelar rapat terbuka,dengan meminta kepada Gubernur Kepri,HM Sani untuk segera membuat rancangan perda tentang aksi demo atau unjuk rasa,baik di Batam dan Kepri pada umumnya.

Luhut Binsar Panjaitan,mengatakan bahwa salah satu isi rancangan perda tentang unjuk rasa tersebut,berupa pengaturan tempat unjuk rasa yang sudah ditentukan,seperti yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta.

"Meminta kepada Gubernur Kepri dam Kapolda Kepri,dan juga aparat keamanan dari TNI untuk segera membuat perda soal aksi demo atau unjuk rasa,agar tertib dan hukum bisa ditegakkan dengan baik" kata Menkopolhukam Luhut Panjaitan saat memimpin rapat dengar pendapat,dengan para pejabat di lantai V Gedung Graha Kepri Batam Centre pada Kamis,(18/2).

Luhut yang didamping Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri,dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti,menyampaikan langsung pendapatnya dihadapan Gubernur Kepri,Ketua DPRD Kepri dan Muspida,utusan Pengusaha,serta unsur keamanan baik TNI dan Polri.

Bahkan Luhut juga mengatakan,seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak untuk melakukan unjuk rasa,tetapi harus mengikuti aturan yang berlaku,jangan ingin seenaknya saja berdemo,karena tentunya hukum pasti akan ditegakkan dan juga negara ini bukanlah diatur oleh para premanisme.

Contoh yang konkrit saat ini,adalah Jakarta dimana letak atau lokasi unjuk rasa sudah diatur dalam tiga wilayah atau tempat,dan juga ketiga lokasi tersebut harus jauh dari objek Vital.

"Langkah ini diambil,untuk menciptakan rasa aman,nyaman dan tertib dalam melakukan aksi unjuk rasa" ujarnya lagi.

Selain rasa aman dan nyaman serta tertib tersrbut,waktu berunjuk rasa juga ditentukan dan ada batasan waktunya.

"Unjuk rasa dimulai dari pukul 06.00 wib hingga 18.00 wib,lebih dari waktu yang diberikan oleh pihak keamanan,yakni Polri yang juga nanti dibantu oleh pihak TNI,akan dibubarkan"pungkas Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

(Red/Ai).






 

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya