» » Unjuk Rasa Anarkis Berhadapan Dengan Hukum

Unjuk Rasa Anarkis Berhadapan Dengan Hukum

Ditulis Oleh: Redaksi | Jumat, 19 Februari 2016 | No comments

Batamreport.com - Batam : Dalam kunjungan kerja di Pulau Batam ,Kepulauan Riau (Kepri) Menteri Koordinator Politik,Hukum dan keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan menindak tegas pengunjuk rasa yang berbuat anarkis saat berunjuk rasa.

Hal tersebut disampaikannnya,dalam rapat bersama dengan Gubernur Kepri HM.Sani,Kepala BP Batam,Kapolda,Kajati,Danrem,Danlantamal,seluruh unsur Muspida dan 30 perwakilan Pengusaha yang ada di Batam dan Kepri.

"Jangan ada yang coba-coba bermain dengan aksi anarkis sehingga menganggu keamanan ,saya tegaskan akan kita ambil tindakan langsung sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini" kata Luhut B Panjaitan,yang didampingi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di sela-sela Konfrensi Pers di gedung Graha Kepri.Kamis (18/2).

Ia menambahkan,bahwa Kementerian Politik,Hukum dan Keamanan RI,meminta kepada Gubernur Kepri agar segera membuat peraturan daerah terkait unjuk rasa.

Dimana unjuk rasa tersebut hanya bisa dilakukan di tiga titik lokasi yang ada di Batam,seperti di Kantor Gubernur,Kantor Walikota dan gedung DPRD,dan jauh dari objek vital.

"Masyarakat atau buruh yang berdemo boleh melakukan aksinya di tiga lokasi itu,jika melakukan tindakan anarkis yang menganggu keamanan dan ketertiban akan ditindak langsung oleh aparat keamanan"ujarnya.

Apabila ada aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh,atau yang tergabung dalam serikat pekerja,tidak boleh melakukan aksi sweeping,atau memblokade jalan,dan jika itu dilakukan,aparat keamanan akan melakukan upaya persuasif terlebih dahulu, dan prepentif jika sudah menganggu ketertiban umum.

"Saya ingatkan,tidak boleh ada lagi yang coba-coba bermain tindakan anarkis,tidak ada cara-cara premanisme yang bisa mengatur negara ini,karena ini negara hukum" tegasnya.

Untuk itu Luhut meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah tentang unjuk rasa.

"Saya minta Pak Gubernur,Walikota,Kapolda,Kajati untuk segera secepatnya dilaksanakan perda tentang unjuk rasa tersebut' pungkasnya.

(Red/Ai).



Baca Juga Artikel Terkait Lainnya