» » Fasilitas Pelabuhan Batu Ampar Masih Kurang

Fasilitas Pelabuhan Batu Ampar Masih Kurang

Ditulis Oleh: Redaksi | Selasa, 12 Juli 2016 | No comments

Batamreport.com - Batam : Dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI turun langsung melihat aktivitas pelabuhan PT.Pelni di Batu Ampar,dalam arus balik pasca lebaran Idul Fitri 1437 H,beberapa waktu lalu.

Adalah Parlindungan Purba dan Jasarmen Purba,yang datang dan turun langsung,ke pelabuhan Pelni,untuk menyaksikan aktivitas angkut barang dan orang yang dilakukan petugas Pelni,bagi para penumpang Kapal Kelud baik naik maupun turun dari Kapal yang datang dari pelabuhan Belawan (Medan) menuju pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) pada 11Juli 2016 kemarin.

Selain melihat aktivitas muat barang dan orang di pelabuhan Batu Ampar tersebut,kedua nya menilai fasilitas yang ada dipelabuhan itu,belum memadai dan masih banyak kekurangannya,sejak aktivitas kapal Kelud yang biasanya menyandar di pelabuhan Beton Sekupang,dipindahkan ke Batu Ampar.

Jasarmen Purba,anggota DPD RI pemilihan dapil Kepri,mengatakan dipelabuhan Batu Ampar ini,masih ada tampak jaringan pipa gas dan optik yang terpasang dipelabuhan itu.

"Selain pipa gas dan optik,pelabuhan Pelni ini juga masih berdampingan dengan pelabuhan angkut muat barang dan kargo,yang menjadi satu" kata Jasarmen Purba,Senin (11/7) siang.

Senada dengan Jasarmen Purba,Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba juga menuturkan bahwa pipa gas dan optik yang terpasang tersebut ditujukan kepada negara tetangga (Singapura),bahkan kapal penumpang seperti Pelni masih satu dermaga dengan kapal kargo dan barang.

Saat didampingi Deputi V BP Batam Gusmardi Bustamin dan Sigit Priyadi Pramudito Deputi Adminitrasi dan Umum BP Batam,Parlindungan Purba juga menuturkan, dalam kunjungan kerjanya ke Batam, DPD ingin meminta penjelasan dan keseriusan BP Batam atas pelabuhan Batu Ampar tersebut.

"Dalam pembangunan pelabuhan Batu Ampar,telah sejauh mana perhatian dan keseriusan dari BP Batam saat ini,jangan sampai masalah ini terabaikan begitu saja,hingga menjadi kewalahan dan berbahaya" kata Parlindungan.

Dilanjutkannya,bahwa pihak DPD RI juga menanyakan soal kebijaksanaan Kementerian Perhubungan terkait soal penggabungan pelabuhan kargo dan pelabuhan penumpang tersebut.

" Dalam kesempatan ini,nantinya kami akan pertanyakan ke kementerian yang terkait tentang penggabungan kapal penumpang dan barang serta kargo tersebut" pungkasnya.


(Red/Ai).
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya