» » Masih Perlukah UWTO Bagi Warga Batam

Masih Perlukah UWTO Bagi Warga Batam

Ditulis Oleh: Redaksi | Senin, 22 Agustus 2016 | No comments

Polemik UWTO BP Batam.

Batamreport.com - Batam : Adanya pro - kontra terkait Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang ada di BP Batam,dimana UWTO itu merupakan pendapatan negara bukan pajak,sehingga masih perlukah bagi masyarakat Batam? Sehingga pertanyaan ini selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat Batam saat ini.

Bahkan masalah UWTO ini,juga sudah menjadi polemik yang berkembang di masyarakat,dan menjadi perbincangan serius atau sudah menjadi bahan diskusi,dimana saat ini juga digelar diskusi yang diadakan oleh Bank Mandiri,dengan menghadirkan Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam,Imam Bachroni dan juga anggota DPRD Batam,yang juga sebagai pengembang Mulia Rindu Purba.Senin (22/8) sekitar pukul 10.00 wib,di ruang pertemuan Hotel Venezia,Batam Center.

Dalam diskusi yang digelar santai tersebut,Dir Lahan BP Batam,Imam Bachroni mengatakan Batam memiliki keistimewaan,sehingga menjadi daerah khusus jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.Karena sejak terbentuknya Batam ini sudah memiliki desain yang berbeda.

Sehingga ke depannya,harus di atur dengan dokumen tanah yang sesuai dengan tata ruangnya juga.

"Jika lahan dijadikan sebagai hak milik,apalagi di kota besar,maka hal ini sudah ketinggalan jaman,untuk itu kota besar itu harus di beri kewenangan,untuk mengelola lahan seperti yang ada di Batam ini" kata Imam Bachroni.

Menurutnya,dalam pengembangan infrastruktur Kota Batam ini,salah satunya dengan cara membayar UWTO yang seluruhnya digunakan untuk membangun Batam,yang juga akan dinikmati oleh masayarakat Batam pada umumnya.

"Pembayaran UWTO ini,bukan lah untuk pusat,tetapi untuk pembangunan Kota Batam,dan hal ini bisa di lihat dari pembangunan infrastruktur yang ada,seperti jalan dan lainnya"terangnya.

Imam juga menambahkan,masyarakat Batam pun tidak keberatan,dengan diberlakukannya UWTO ini,dan membayarkannya ke BP Batam,asal proses pembayarannya dipermudah.

"Untuk ini,pihak BP Batam sedang melakukan pembenahannya"ujar Imam lagi.

Dilanjutkannya,masyarakat Batam tidak keberatan membayar UWTO itu,asalkan prosesnya tidak susah,maka demi pelayananyang baik bagi masyarakat tersebut,BP Batam terus melakukan pembenahannnya.

Sementara dari pengembang,Mulia Rindo Purba yang juga anggota DPRD Batam,mengatakan Batam Batam pantas dapatkan prioritas,selain letaknya yang geografis,karena berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Bahkan ia berpendapat perlu dilakukannya klarifikasi untuk daerah - daerah yang telah dikenakan UWTO atau daerah yang tidak perlu bayar UWTO tersebut.

"Tidak semua daerah di Batam ini,yang diwajibkan membayar UWTO,dan hal ini perlu di kaji ulang" kata Rindu Purba.

Sebagai contoh,warga kavling yang tidak memiliki PL,tidak keberatan membayar UWTO,namun asal tidak ada hambatan,dan tentunya kawasan tersebut juga bisa saja tidak dikenakan UWTO.

"Ada sebagian daerah yang perlu dikenakan UWTO dan sebagian ada yang juga tidak perlu dikenakan" pungkasnya.

(Red/Ai)

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya