» » BP Batam Prioritaskan 32 Kampung Tua

BP Batam Prioritaskan 32 Kampung Tua

Ditulis Oleh: Redaksi | Selasa, 08 November 2016 | No comments

Batamreport.com - Batam : Deputi V Bidang Pelayanan dan Prasarana BP Batam,Gusmardi Bustomi temui massa Perpat yang berdemo menyampaikan aspirasi nya di depan kantor BP Batam.Senin (7/11).

Gusmardi yang ditemani Direktur lahan BP Batam Imam Buchroni menerima perwakilan massa Perpat yang dipimpin langsung pendiri,pakar dan pembina Perpat Saparuddin Muda dan Sastra Wijaya di ruang marketing kantor BP Batam.

Dalam pertemuan tersebut Perpat menyampaikan 3 hal yang menjadi tuntutan para warga, yakni penolakan terhadap UWTO, kemudian terkait legalitas 32 kampung tua dan meminta BP Batam meminta maaf atas adanya statmen dari staff BP Batam yang mengatakan bahwa Batam adalah hutan.

Dewan pakar Perpat,Sastra Wijaya mengatakan bahwa masyarakat tidak dapat menerima kenaikan UWTO karena tidak adanya sosialisai terlebih dahulu dan tidak melihat kemampuan serta daya beli masyarakat.

"Kami nggak masalah kalau industri mau dinaikkan sampai 100 kali lipat, tapi kami menolak khususnya kampung tua dan pemukiman tidak mampu untuk membayar UWTO, saya berharap BP Batam menyampaikannya ke pemerintah pusat. Kami ini orang tempatan tapi kenapa kami harus membayar, ini sama saja penjajahan namanya!" Ujarnya

Kata dia seharusnya BP Batam tidak meminta lagi UWTO karena sebelumnya dikutip oleh Otorita Batam.

"Otorita sudah tidak ada lagi, tapi kenapa BP tetap mengutip UWTO, ini sama aja namanya Pungli yang tidak tau duitnya entah kemana. Kami juga ingin punya pemerintah satu, tolong disampaikan ke pemerintah pusat kalau BP yah pemko diusir jangan jadi menyusahkan masyarakat" Tegasnya

Kemudian tuntutan perpat yang kedua,terkait legalitas kampung tua yang telah lama dibahas,dan belum kunjung diselesaikan agar dapat segera tuntas.

"Kami minta itu segera dituntaskan, kami ngak mau janji-janji seperti sebelumnya tapi sampai sekarang tidak kunjung selesai" Ungkapnya

Ia juga meminta BP Batam untuk segera meminta maaf kepada masyarakat melayu yang mengatakan kota Batam adalah hutan sehingga negara punya hak untuk mengelolanya.

"Institusi sudah mengakui bahwa seratus tahun yang lalu orang sudah ada di kota Batam bahkan makam Nong Isa di nongsa menjadi bukti bahwa kota Batam ini bukanlah hutan, kami minta BP Batam minta maaf karena kami sangat tersinggung dengan pernyataan itu" Pungkasnya

Sementara itu, Deputi V BP Batam menjawab tuntutan warga menngatakan bahwa terkait UWTO adalah kewenangan pusat dan telah berdasarkan UU, namun ia berjanji akan tetap menyampaikannya kepusat sebagai aspirasi warga kota Batam.

" Terkait 32 kampung tua, kita akan prioritaskan dan akan mengikut sertakan perpatdalam pembahasannya" Tegas nya

Ia juga mengatasnamakan pimpinan BP Batam meminta maaf yabg sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya orang tempatab terkait adanya statmet petinggi BP Batam yang mengatakan bahwa kota Batam adalah hutan seperti yang diungkapkan para warga.

"Saya meminta maaf, mungkin lidahnya keseleo saat mengatakan itu, sekali lagi saya minta maaf" Pungkasnya

Usai pertemuan tersebut, para petinggi Perpat langsung nenyampaikan hasil perundingannya dengan BP Batam dan setelah itu langsung membubarkan diri dengan tertib.

(red/Ai/ijef).
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya