» » » » » Hendie Devitra SH, Kuasa Hukum Tjipta Fudjiarta : Conti Chandra Harus Kooperatif dan Hadapi Permasalahan Hukumnya Serta Jangan Kabur

Hendie Devitra SH, Kuasa Hukum Tjipta Fudjiarta : Conti Chandra Harus Kooperatif dan Hadapi Permasalahan Hukumnya Serta Jangan Kabur

Ditulis Oleh: Redaksi | Senin, 29 Mei 2017 | 3 comments





Batam , BR - Kuasa Hukum The BCC Hotel & Residence, Hendie Devitra SH kembali angkat bicara mengenai polemik permasalahan yang terjadi, dimana permasalahan kepemilikan  sepertinya belum juga berakhir antara Tjipta Fudjiarta dan Conti Chandra.

Hal ini dikatakan Hendie Devitra SH, selaku kuasa hukum The BCC Hotel & Residence kepada Batamreport.com, bahwa Tjipta Fudjiarta secara sah selaku pemilik atas The BCC Hotel dan Residence, dan semua itu berdasarkan putusan Pengadilan Perdata dan PTUN. Bahwa di Pengadilan tersebut telah di buktikan semua pengalihan dan pembayaran saham dari Tjipta Fudjiarta kepada pemilik saham yang lama.

" Sudah dibuktikan semua dan diputuskan dalam sidang," kata Kuasa Hukum PT. Bangun Megah Semesta (The BCC Hotel & Residence) dan Tjipta Fudjiarta, Hendie Devitra, Minggu (28/5).

Hendie mengatakan semua polemik yang selama ini dipermasalahkan sudah terang benderang, dan dijabarkan dalam proses persidangan. Dan hasilnya sudah sangat jelas sesuai putusan hukum. Mengenai mencuatnya informasi terkait P21 kasus yang dilaporkan oleh Conti Chandra, dalam hal ini menilai kasus tersebut terkesan dipaksakan, karena substansinya sudah terjawab dalam peradilan Perdata  dan PTUN.

" Kita sampai saat ini, belum menerima pemberitahuan P21 tersebut," ucapnya.

Ia juga tidak mempermasalahkan hal itu, namun bila memang benar pihaknya akan kooperatif  dan berharap proses ini dipercepat,  agar terang semua permasalahan hukumnya. Bahkan Hendie meminta Conti  Chandra sebagai pelapor hadir dalam pengadilan itu.

Menurutnya, Tjipta Fujiarta selaku warga negara yang baik dan patuh hukum, akan mengikuti semua prosedur yang ada, sedangkan Conti Chandra sendiri, malah kabur atas eksekusi kasus yang menjerat dirinya.

Kembali dijelaskan oleh Hendi, Conti Chandra telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan uang perusahaan sebesar Rp 14.361.287.790 dan akta jual beli saham No. 3, 4, dan 5 milik Tjipta. Atas tindak pidana ini Conti Chandra dihukum bersalah melanggar pasal 374 KUHP.

" MA menolak kasasi Conti Chandra dalam.Putusan MA No. 567 K/ Pid/2016 tersebut yang menguatkan putusan PN Batam No. 321/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 30 Juli 2015 dan putusan Pengadilan Tinggi (PT) No. 212/Pid.B/2015/PT.PBR tanggal 30 Desember 2015 yang menghukum Conti Chandra dengan pidana penjara selama 2 tahun," tuturnya.

Atas dasar putusan MA yang menguatkan putusan PT dan PN Batam itulah, maka Hendie meminta Conti Chandra untuk kooperatif dan memenuhi proses hukum tersebut. Sebab dari informasi yang di dapati nya Conti Chandra sudah tiga kali dipanggil kejaksaan, tapi tidak memenuhi panggilan eksekusi itu.

" Kami meminta kejaksaan Negeri Batam untuk segera melaksanakan eksekusi dan memasukan Conti ke penjara, berdasarkan keputusan hukum yang telah berkekuatan tetap pada kesempatan pertama," kata Hendie lagi .

Hendie juga mengatakan, bila memang pihak Kejaksaan selaku Eksekutor sampai hari ini belum dapat juga menemukan Conti Chandra. Ia kembali meminta kejaksaan (Kejari Batam) segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan segera menangkap atau memasukkan Conti Chandra dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

" Dan saya juga berharap kepada pihak Kepolisian, untuk dapat bertindak secara Profesional dan Proporsional terkait laporan polisi No. LP-B/184/II/2017/Kepri/SPK-Polresta Barelang tgl 08 Pebruari 2017 Atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Conti Chandra terhadap korban Indriadi Assadullah (Indro) manager The BCC Hotel & Residence beberapa waktu lalu " ujar Hendie.

Ditambahkan nya,terkait dengan surat perjanjian dan keterangan yang dibuat Conti Chandra dengan Wie Meng, seolah-olah pembayaran yang diterima Wie Meng berasal dari Conti Chandra terkait pengalihan saham BCC. Surat-surat itu sudah dibatalkan Pengadilan Negeri Batam atas gugatan Wie Meng kepada Conti pada tgl 26 April 2017, dengan No perkara 262/Pdt.G/2016/PN Batam.

"Surat perjanjian dan keterangan itu sudah batal," tegas Hendie.

Tak hanya itu, bahkan Conti sempat mencoba mengambil alih The BCC Hotel & Residence berdasarkan SK Menkumham yang dimilikinya.

" SK Menkumham ini juga sudah dicabut dan dibatalkan berdasarkan putun PTUN No. 207/G/2016/PTUN.JKT tgl 29 Maret 2017," ungkap Hendie mengakhiri.


(red/ai).
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya

3 komentar

Indriadi Assadullah 29 Mei, 2017 20:04

Sangat lucu tersangka msh bisa berkeliaran yaaa..alasan rw lah rt lah tdk mengindahkan surat panggilan ketiga dr kejari..berarti tau dong...wah bahaya neh kl hukum diindonesia seperti ini..benar benar menganut UUD bener alias ujung ujung duit...

Anonim 29 Mei, 2017 20:08

Katanya kalo siapa yg kalah mau pakai rok...malah nyumpet kayak kodok..

Indriadi Assadullah 07 Juni, 2017 13:18

Hahahahaa ini paling oknum yg terima sprin bermasalah ini..mari tingkatkan dan hebohkan ke paling atas