» » » » Kuasa Hukum Tjipta Fudjiarta Minta Kejaksaan Agar Lebih Memaksimalkan Lagi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Conti Chandra

Kuasa Hukum Tjipta Fudjiarta Minta Kejaksaan Agar Lebih Memaksimalkan Lagi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Conti Chandra

Ditulis Oleh: Redaksi | Jumat, 05 Mei 2017 | No comments

The BCC Hotel & Residence


Batam, BR - Tim kuasa hukum pemilik The BCC Hotel and Residence Tjipta Fudjiarta, Hendi Devitra meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari ) Batam sebagai tim eksekutor lebih memaksimalkan kinerjanya dalam memanggil atau menemukan Conti Chandra, yang dinyatakan bersalah atas perkara penggelapan dalam jabatan, dimana Majelis Agung (MA) telah menolak pengajuan Kasasi yang bersangkutan, dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri( PN) Batam, dan telah mengirimkan petikan salinan putusan tersebut, untuk segera ditindak lanjuti oleh Kejari Batam melalui jaksa yang ditunjuk dalam melakukan eksekusi.

Hal ini dikatakan Hendi, kepada Batamreport.com, dengan berdasarkan pasal 270 jo pasal 1 butir 6a KUHAP menetapkan  " Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht) dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya " .dengan demikian Eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab jaksa.

Lanjut Hendi, dan juga berdasarkan pasal 48 ayat 1 s/d 8 Peraturan Jaksa Agung RI. No. PER - 036/A/JA/09/2011 yang menetapkan pelaksanaan putusan pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri tentang pelaksanaan eksekusi yang dikeluarkan selambat - lambatnya 3 hari sejak diterimanya salinan putusan dan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan) selambat - lambatnya 7 hari sejak diterimanya surat perintah dengan dibuatkan berita acara.

" kami selaku tim kuasa hukum dari klien kami ( Tjipta Fudjiarta) agar kiranya pihak Kejaksaan (Eksekutor) lebih memaksimalkan lagi kinerjanya,dalam melaksanakan eksekusi terhadap Conti Chandra yang dinyatakan bersalah dalam perkara penggelapan dalam jabatan " kata Hendi.

Menurutnya, kami dari pihak pelapor/saksi korban dalam hal ini pihak ketiga yang berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan terdakwa Conti Chandra menerima salinan putusan MA ini, pada tanggal 11/4/2017. Dan berdasarkan informasi yang diterima oleh pihaknya, Kejaksaan dalam melakukan perintah eksekusi itu melalui standard operasi pemanggilan.

" Pemanggilan inipun kami liat sudah memakan waktu sudah hampir 2 minggu, kami tidak dalam posisi mengurai pelaksanaan eksekusi oleh otoritas kejaksaan, namun demikian kami sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sudah juga sepatutnya mengkhwatirkan hal - hal baru tertundanya eksekusi ini, mengingat persoalan Conti Chandra dengan klien kami (Tjipta Fudjiarta) itu sudah melebar ke berbagai wilayah ranah hukum, tidak saja dalam sengketa keperdataan, sengketa Tata Usaha Negara, juga sudah meliputi sengketa dibidang pidana " ujarnya.

Hendi melanjutkan, dengan berkeliarannya Conti Chandra saat ini dalam konteks belum dilaksanakannya eksekusi , itu menjadi ke khwatiran bagi kami juga,tentang dugaan atas penghilangan perbuatan, atau perbuatan - perbuatan baru yang dia lakukan, yang pada akhirnya nanti akan mempersulit penyelesaian permasalah hukum ini.

" Kami berharap pihak kejaksaan dapat memaksimalkan usaha dalam pelaksanaan eksekusi itu, kalo tadinya itu mungkin kami ikuti adanya pemanggilan - pemanggilan, dan harapan kami pasca pelaksanaan pemanggilan, kita minta kejaksaan menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) " tuturnya.

Hendi mengatakan kalau kejaksaan memiliki hambatan untuk itu, tentunya disini juga ada pihak Kepolisian, dan pihak - pihak lain yan turut juga bisa membantu kalau ada hambatan dalam pencarian itu. Jadi pihak kejaksaan tidak berdiri sendiri jika ada hambatan dalam hal itu, dalam melakukan pencarian terhadap Conti Chandra yang tidak diketahui keberadaanya itu,kita berharap jaksa segera menerbitkan surat DPO itu,dan artinya tentu peran masyarakat juga bisa ikut membantu, dan selain itu juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Batam untuk melakukan upaya pencekalan agar tidak keluar dari Batam.

" Termasuk melakukan pencekalan terhadap Conti Chandra agar tidak pergi jauh, itu juga bagian dalam rangka melakukan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa, untuk menghindari terpidana itu lebih jauh lagi pelariannya dan kita berharap permohonan pencekalan itu dapat juga dinformasikan bahwa saat ini juga sudah ada  persetujan cekal dari Dirjen Imigrasi, yang tentunya juga telah disosialisaikan di pintu -pintu keluar dipelabuhan Internasional di Batam"jelasnya.

Dan kami sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang telah diwakili oleh kejaksaan, tentunya siap membantu dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, dan memberikan dukungan baik itu berupa informasi, atau pun hal - hal yang bersifat usaha membantu pelalsanaan eksekusi itu, atau pencarian yang bagaimana.

" Dengan itulah kami berharap adanya koordinasi dengan pihak kejaksaan, dengan pihak kami sebagai pihak pelapor atau pihak ketiga yang berkepentingan, kapan saja kami siap" pungkas Hendi.


(red/ai).

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya