» » » » KPPU Minta Kepada DPR RI Agar Kewenangannya di Tambah

KPPU Minta Kepada DPR RI Agar Kewenangannya di Tambah

Ditulis Oleh: Redaksi | Rabu, 07 Juni 2017 | No comments

 




Batam , BR - Undang-Undang No 5 tahun 1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, sangat diperlukan untuk menambah kewenangan KPPU menindak oknum pengusaha yang melakukan praktek monopoli.

Hal ini dikatakan Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KPD Batam Lukman Sungkar, saat menggelar acara buka puasa bersama anak yatim dan wartawan yang digelar di lantai 3 Hotel Sahid Batam Center, dimana ia mengatakan bahwa amandemen UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, sangat diperlukan untuk menambah kewenangan KPPU menindak oknum pengusaha, yang melakukan praktek monopoli.

" Keberadaan KPPU sudah menginjak Usia 17 Tahun, namun masih bisa kita lihat masih ada kekurangan yang harus diperbaiki, salah satu contohnya kewenangan, contohnya kita memanggil pengusaha yang bermasalah untuk penyidikan, namun pengusaha itu tidak bersedia datang, disitu kelemahannya kerana kita tidak ada upaya paksa seperti penahanan dan lain sebagainya, itu yang kita minta supaya kewenangan kita ditambah,” kata Lukman Sungkar.Selasa (6/6).

Lanjut Sungkar, selain kewenangan itu masih ada yang perlu ditinjau ulang, seperti nilai denda maksimum yang dijatuhkan kepada pengusaha yang bermasalah sebesar 25 miliar, dan denda tersebut untuk saat ini sudah relatif kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya.

" Katakanlah perkara tender yang bernilai triliunan rupiah, dan ternyata oknum tersebut bersekongkol dan mengambil dana tender tersebut, hingga ratusan miliar, dan kita hanya memberikan sangsi denda 25 Miliar saja, padahal ratusan miliar tadi sudah diambil, kan tidak bisa begitu, makanya kita minta 30 persen dari omzet mereka supaya benar-benar kolaps,”jelasnya.

Lukman juga menerangkan, terkait merger dan akuisisi harus terlebih dahulu dilaporkan ke KPPU, sebelum melakukan merger dan akuisisi untuk menghindari praktek monopoli.

“Untuk perusahaan yang memiliki aset diatas 2,5 triliun dan perbankan yang memiliki aset-aset 25 triliun wajib lapor ke kita, kalau dulu mungkin bisa merger, baru lapor, sekarang tidak bisa seperti itu dan alhamdulillah usulan kita sudah di Komisi VI DPR RI dan sedang dibahas dengan pemerintah,”pungkasnya.


(red/ai).
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya