» » » » Ini Kata Kejari Batam Tentang Perkara Conti Chandra dan Tjipta Fudjiarta

Ini Kata Kejari Batam Tentang Perkara Conti Chandra dan Tjipta Fudjiarta

Ditulis Oleh: Redaksi | Jumat, 16 Februari 2018 | No comments











Batam, BR - Usai menemui para pendemo dari gabungan Paguyuban,organisasi, LSM/OKP di depan Kantornya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, R. Adi Wibowo menggelar konfrensi pers, terkait permasalahan hukum antara Conti Chandra dan Tjipta Fudjiarta. Kamis (15/2) diruang rapat lantai I Kejari Batam. 

R. Adi Wibowo mengatakan, kepada awak media, bahwa perkara Conti Chandra dan Tjipta Fudjiarta dalam konteks yang berbeda, dan saat melakukan eksekusi terhadap Conti Chandra, Kejari Batam telah melaksanakan sesuai SOP.

"Perkara Conti Chandra dan Tjipta Fudjiarta perkara yang berbeda, perkara Conti ini termasuk dalam Pasal 372 dan 374 KUHP. Sedangkan perkara Tjipta Fudjiarta pasal 378, tentang penipuan dan pemalsuan, jadi ini masalah berbeda, bahkan untuk Conti sendiri  pada saat eksekusi kami melakukan sesuai dengan SOP, " kata R. Adi Wibowo.

Ia menjelasakan, kenapa Tjipta Fudjiarta saat ini masih belum diserahkan ke pengadilan. Karena perkara ini masih di titipkan oleh penyidik, ini kewenangan penyidik.

"Penyidik bisa dari mana saja, bisa dari Polda atau Polri, atau juga m dari mana saja, dan masalah Tjipta kenapa belum di limpahkan, karena kami belum tau isi berkas dari penyidik, dan juga berkas perkara tersebut kenapa juga belum di limpahkan, karena kami masih mempelajari lebih dalam," ujarnya.

R. Adi Wibowo, juga mengungkapkan bahwa Kejari masih minta petunjuk dari pimpinan, ia juga meminta kepada masyarakat jangan curiga kepada Kejari Batam

"Kami masih meminta pertunjukan atas kurangnya pemahaman, kami mohon dengan pertemuan ini supaya saudara pers juga tidak curiga sama kami, masalah kepemilikan adalah masalah ke perdataan, saya mengambil sikap biarkan seperti keadaan semula, soal masalah Tjipta kami selalu laporkan ke pimpinan, "ungkap nya.

Ditambahkan R. Adi Wibowo, dalam pelimpahan perkara tersebut, harus ada SOP, dalam perkara biasa hanya 7 hari kerja.

"Untuk perlimpahan perkara ini harus sesuai dalam SOP, kami ada panduan, bahkan dalam praktek dalam perkara biasa, bisa 7 hari kerja saja, tidak ada lagi perpanjangan penahanan oleh PN, semua ada SOP kecuali ada alasan dan pengecualian - pengecualian. Dalam perkara seperti ini. Untuk KUHP memang 7 hari menurut SOP seperti ini, tapi pimpinan juga ada kebijakan, " ujarnya lagi.

Ia juga akan segera menyelesaikan kasus ini, paling cepat Minggu depan sudah selesai, dan juga meminta kepada para pers bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat soal kasus ini.

R. Adi Wibowo juga mengungkapkan, untuk status Tjipta Fudjiarta sendiri, perkara yang disangkakan kepadanya, ditangguhkan, bukan tahanan rumah.

"Tjipta Fudjiarta status hukumnya ditangguhkan dan bukan tahanan rumah, "pungkas R. Adi Wibowo secara tegas.



(Red/Aidil). 
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya