» » » » » KPK Gelar Monitoring Rencana Pencegahan Korupsi di Batam

KPK Gelar Monitoring Rencana Pencegahan Korupsi di Batam

Ditulis Oleh: Redaksi | Rabu, 07 Februari 2018 | No comments









Batam, BR - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) gelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pencegahan Korupsi Terintergrasi di Provinsi Kepulauan Riau,  di lantai IV Kantor Pemko Batam, Batam Center. 

Dalam kegiatan tersebut,  hadir Coki selaku Kepala Satgas Wilayah II Tim Koordinasi Supervisi dan pencegahan (Korsupgah) KPK dan Adlinsyah Nasution yang menjadi mediator nya.

Seluruh SKPD se  Provinsi Kepri turut hadir dalam kegiatan tersebut, dimana kegiatan itu dilaksanakan selama 4 hari, 6 - 9 Februari 2018.

"KPK itu bukan hanya main tangkap-tangkap saja. Tapi perlu juga datang dan membuka diri," ujar  Coki Kepala Satgas Wilayah II KPK tersebut.

"Saya akan selalu memonitoring semua kepala Daerah, baik itu Gubenur maupun Walikota, saya akan melakukan pendekatan kepada mereka, " ujarnya lagi. Selasa (6/2) usai kegiatan.

Coki menambahkan, dalam APBD jangan ada uang ketok, kalau ada yang coba akan berurusan dengannya. Dan dia juga mengungkapkan, untuk menghindari terjadinya korupsi di kalangan pejabat Kepri, mereka harus melakukan 3 tahapan, yaitu planning, budgeting, perizinan online, dan DPP.

Kalau tahapan tersebut sudah terjalankan tidak mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut.

" Dalam mengesahkan APBD jangan ada uang ketok, kalau ketok pintu ga apa, tapi jangan ada uang ketok, kalau ketahuan saya yang turun tangan, "tegas nya.

Dalam lelang jabatan eselon II KPK akan mengawasi calon yang akan memegang jabatan tersebut. Menurut Coki, perizinan online harus ada standard pelayanan mutu atau proses. Pada tahapan ini semuanya sudah terbuka dan transparan. Tidak perlu ada hal yang harus dicurigai.

"Misalnya izin A berapa hari, izin B berapa hari. Saya sudah sampaikan kalau pelayanan itu adalah proses. Salah satunya dengan aturan, pengawasan,"imbuhnya.

"Makanya saya sudah beritahukan itu di Jakarta, buat teman-teman yang terjun langsung di bagian perizinan, pasti ada tunjangan tambahan karena mereka menjual service," ungkap Coki.

Dalam hal ini ia sangat mengapresiasi Kota Batam yang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Karena di Indonesia sendiri baru 4 daerah yang memiliki MPP. Yaitu Surabaya, Banyuwangi, Jakarta, dan Batam.

Ia berharap seperti kota-kota besar lainnya bisa mencontoh keempat daerah tersebut.
"Satu hal yang kita bawa keluar, Batam ini sudah terlalu canggih. Saya pikir hal ini sangat positif yang ada di Batam," kata Coki lagi.

Coki mengakui, ada 5 sektor yang akan diperiksa di Kepri nantinya. Diantaranya sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur penerimaan daerah, dan penambahan yang lain.

Dalam hal ini sebenarnya KPK melaksanakan 5 tugas yaitu monitoring, supervisi, koordinasi, dan pencegahan.
Itulah gambaran KPK masuk ke Kepri dan nantinya KPK berencana akan masuk secara rutin.

"KPK itu prinsipnya mendorong dan mengingatkan. Gak pengen 5 ini ada di wilayah Kepri," kata Coki.

Menurut nya nantinya akan bekerjasama dengan  pemberdayaan APIP. Sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2017.

"Yang penting 3 hal terlaksana, pertama penetapan APBD jangan pakai uang, kedua pokir, ketiga tragedi Jateng jangan sampai terjadi di Batam," paparnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan,  Kepala Bagian Barang dan Jasa sudah dibentuk beberapa tahun yang lalu.

"Sudah membentuk 6 Pokja yang terdiri dari 30 orang. Mereka sudah di beri SK oleh Wali Kota sesuai dengan sertifikasinya. Jadi tidak ada lagi pengurusan yang face to face " pungkas Amsakar.



(Red/Aidil/MK). 
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya