» » » » Ini Eksepsi PH Terdakwa Tjipta Fudjiarta Atas Dakwaan Jaksa

Ini Eksepsi PH Terdakwa Tjipta Fudjiarta Atas Dakwaan Jaksa

Ditulis Oleh: Redaksi | Senin, 12 Maret 2018 | No comments








Batam, BR - Pengadilan Negeri (PN) Batam kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan dan pemalsuan surat di Hotel BCC terhadap terdakwa Tjipta Fudjiarta dengan agenda mendengarkan pembacaan Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa.

Nota Keberatan (Eksepsi) itu langsung dibacakan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa Tjipta Fudjiarta, Hendie Devitra, SH.MH dan Sabri Hamri, S.H, didepan Majelis Hakim yang diketuai Tumpal Sagala, SH , saat sidang digelar di ruang sidang utama PN Batam, pada Senin (12/3) sekira pukul 11.25 Wib.

Kedua PH terdakwa Tjipta Fudjiarta, menyampaikan adapun Eksepsi Terdakwa mengenai eksepsi dakwaan, tidak dapat diterima dan eksepsi pra-yudisial (Prejudicieel Geschil) disampaikan, bahwa uraian dakwaan yang mengatakan Conti Chandra mengambil alih seluruh saham dari pemegang saham lainya, sehingga Conti Chandra memiliki 280 lembar saham (100%) berdasarkan Akta No. 10 tanggal 07 Juli 2011 adalah tuduhan yang tidak benar dan menggelapkan fakta yg sesungguhnya.

" Akta No.10 itu sudah dibatalkan dengan Akta No.70. Begitupun alasan adanya Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 yang juga sudah dibatalkan dengan Akta No. 98, jadi uraian dakwaan yang mengatakan Conti Chandra pemilik 100% saham itu jelas tidak benar,  dan sampai hari ini tidak ada satupun akta pemindahan saham/jual beli saham yang membuktikan adanya pemindahan saham itu kepada conti chandra, " kata Hendie saat membacakan nota keberatan (Eksepsi).



Ia melanjutkan, begitupun tuduhan yang mengatakan pembayaran terdakwa kepada Conti Chandra itu pinjaman,  seolah-olah Conti lah yang membayar harga saham itu, jaksa juga tidak melihat adanya Akta No. 2 tgl. 2/12/2011 RUPSLB PT. BMS yang dibuat Conti Chandra sendiri tentang adanya kesepakatan Conti Chandra dengan terdakwa, untuk menjual saham-saham milik Wie Meng, Hasan, dan Sutriswi kepada terdakwa, yang semua itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama, yang dituduh sebagai tindak pidana padahal jaksa juga menguraikan adanya pembayaran uang harga saham sebesar Rp. 27.547.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari sebagian jumlah dana yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Conti Chandra sebesar Rp. 29.547.000.000,-.

" Adanya kesepakatan dan pembayaran oleh terdakwa, telah memperlihatkan secara jelas bahwa apa yang dituduhkan Penuntut Umum kepada terdakwa tentang pemindahan saham saksi Hasan, saksi Wie Meng, dan saksi Sutriswi dengan Akta No. 3, 4, dan 5 bukanlah merupakan tindak pidana, akan tetapi kalaupun dikatakan jaksa pembayaran terdakwa itu uang pinjaman conti, harusnya sengketa kepemilikan saham antara saksi Conti Chandra dengan Terdakwa itu masuk dalam ruang lingkup perdata, " ujar Hendie.



Lanjutnya lagi, bahwa Penuntut Umum tidak secara lengkap dan konprehensif,  menguraikan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan menurut fakta yang sebenarnya, melainkan hanya menuruti keterangan saksi Conti Chandra (Pelapor) saja, seperti dakwaan bahwa tidak hadirnya saksi Andreas Sie pemilik 28 saham pada RUPSLB tanggal 02 Desember 2011, adalah karena adanya sengketa gugatan pembatalan Akta No. 89 yang diajukan oleh saksi Andreas Sie sebagai Penggugat kepada saksi Conti Chandra,  sebagai Tergugat I yang terdaftar di Pengadilan Negeri Batam dalam register perkara gugatan Nomor 163/Pdt.G/2011/PN.BTM. tanggal 10 November 2011, bukan seperti yang dituduhkan seolah-olah Andreas Sie merasa tidak pernah menjual kepada terdakwa, faktanya setelah andreas berdamai dengan Conti, maka saham andreas sie yang dijual kepada Conti 28 saham, oleh Conti berdasarkan kesepakatan dg terdakwa dalam RUPSLB No. 53, Conti setuju menjual saham Andreas Sie itu kepada terdakwa dibuatlah akta No. 54.

" Begitupun tuduhan pemindahan saham saksi Conti Chandra sebanyak 218 lembar sahamnya kepada terdakwa, yang faktanya adalah berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh saksi Conti Chandra dan Terdakwa, yang tertuang dalam RUPSLB Akta No. 11 tanggal 07 September 2012 yang kemudian di ikuti dengan Akta No. 12 tanggal 07 September 2012, mengenai jual beli/ pemindahan hak saham aquo yang dibuat di hadapan saksi Syaifuddin, S.H., Notaris, maka penjualan saham saksi Conti Chandra sebanyak 218 lembar saham kepada terdakwa, dan diakui oleh Conti Chandra adanya pembayaran saham, " jelas Hendie.

Ia juga menambahkan, berdasarkan uraian tersebut di atas, telah memperlihatkan secara jelas, bahwa surat dakwaan yang menguraikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang menjelaskan adanya kesepakatan, adanya pembayaran yang dilakukan oleh Di terdakwa, dan adanya akta-akta pemindahan hak atas saham kepada terdakwa, sehingga apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, jelaslah bukan merupakan tindak pidana, dan kualifikasi delik yang dirumuskan,  dalam dakwaan dengan uraian fakta uang pinjaman menurut versi saksi Conti Chandra, sebagai perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, semakin mempertegas hubungan hukum keperdataan dan sengketa kepemilikan atas saham, antara saksi Conti Chandra dengan Terdakwa yang sesungguhnya termasuk dalam ruang lingkup perdata.

Hendie melanjutkan, bahwa sebelum berkas perkara pidana atas nama terdakwa diterima Pengadilan Negeri Batam, ternyata sengketa keperdataan antara saksi Conti Chandra dengan terdakwa, yaitu masalah kepemilikan saham, pengurusan, dan penguasaan asset PT. Bangun Megah Semesta oleh terdakwa, telah diperiksa dalam persidangan perkara perdata gugatan, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 September 2015 Nomor 195/Pdt.G/2015/PN.BTM., um,  yang telah diputus oleh Majelis Hakim perkara aquo dalam Putusan Nomor 195/Pdt.G/2015/PN.BTM., tanggal 13 Juni 2016, yang amar putusannya : Menolak gugatan Penggugat (Conti Chandra) untuk seluruhnya. Putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijs).

Bahwa uraian dakwaan Penuntut Umum diuraikan dalam dakwaan Aaron Constantine sebagai Direktur Utama, Conti Chandra sebagai Direktur, dan Elisa sebagai Komisaris, bertentangan dengan fakta berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/G/2016/PTUN-JKT tanggal 29 Maret 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 02 Oktober 2017 atas sengketa TUN yang diajukan oleh PT. BMS, yang diwakili oleh Ricardo Fudjiarta, yang pada pokoknya menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I., sebagai tergugat, terkait pengesahan akta-akta yang dibuat oleh saksi Conti Chandra dan berdasarkan surat Direktorat Jenderal Administrasi Umum, Kementerian Hukum dan HAM R.I., Nomor AHU.1.UM.01.01-1180 tanggal 07 November 2017 perihal Penyampaian Informasi  Tentang Pencabutan Surat Keputusan Dan Penghapusan Data Dalam Database SABH PT. Bangun Megah Semesta dan berdasarkan surat penjelasan dari Direktur Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM R.I., Nomor AHU2.AH.01.01.-1146 tanggal 23 November 2017, sehingga uraian dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan saksi Aaron Constatin sebagai Direktur Utama, saksi Conti Chandra sebagai Direktur, dan Elisa sebagai Komisaris PT. BMS adalah berdasarkan Akta No. 39 tanggal 24 Juni 2016 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris yang dibuat oleh saksi Conti Chandra di hadapan Notaris Gunawan Djajaputra, S.H., di Tanggerang, Banten yang sudah dibatalkan, memperlihatkan dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan fakta dan data yang tidak benar, yang sesungguhnya bukan merupakan tindak pidana dan menyulitkan terdakwa dalam pembelaannya.

Bahwa dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. PDM-06/Epp.2/Batam/01/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 ternyata mengandung sengketa keperdataan dan telah diperiksa dalam perkara perdata gugatan Nomor  262/Pdt.G/2016/PN.BTM., yang sekarang dalam tahap proses upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan/ atau surat dakwaan Penuntut Umum ternyata mengandung sengketa Tata Usaha Negara dan telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  207/G/2016/PTUN.JKT., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/B/2017/PT.TUN.JKT., yang sekarang dalam tahap proses upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung R.I.,
maka cukup beralasan hukum keberatan  kami Penasihat Hukum terdakwa, tentang dakwaan tidak dapat diterima, karena masih terdapat perkara perdata dan sengketa TUN antara terdakwa dan saksi Conti Chandra, yang belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menjadikan dakwaan Penuntut Umum aquo prematur.

" Bahwa berdasarkan uraian keberatan tersebut di atas, kami Penasihat Hukum terdakwa berpendapat apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, menurut surat dakwaan aquo, adalah jelas bukan merupakan tindak pidana, dan untuk menghindari kekeliruan dan agar tidak timbul putusan yang saling bertentangan, antara putusan perkara pidana dengan putusan perkara perdata,  dan/atau dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara aquo, maka pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Tjipta Fudjiarta ini beralasan untuk ditangguhkan, menunggu putusan Banding Hakim perdata Pengadilan Tinggi Pekanbaru, mengenai persengketaannya, dan/atau putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., mengenai sengketa Tata Usaha Negara, hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap, " pungkas Hendie mengakhiri pembacaan Nota Keberatan (Eksepsi)  dihadapan Ketua Majelis Hakim, Tumpal Sagala, dan dua hakim anggota, Rozza El Afrina dan Yona Lamerosa Ketaren, dan juga dihadapan JPU, Hendar dan Filpan D. Laia.

Setelah mendengarkan pembacaan nota keberatan (eksepsi) dari kedua PH terdakwa Tjipta Fudjiarta, ketua majelis hakim Tumpal Sagala SH, menutup sidang dan ditunda untuk dilanjutkan pada hari Selasa (20/3/) minggu depan, dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Terdakwa.


(Red/Aidil/WTB).
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya