» » » » BP Batam Akan di Somasi Oleh Kuasa Hukum Warga Terdampak Waduk Seigong

BP Batam Akan di Somasi Oleh Kuasa Hukum Warga Terdampak Waduk Seigong

Ditulis Oleh: Redaksi | Jumat, 27 Juli 2018 | No comments







Batam, BR - Warga terdampak pembangunan waduk Seigong, jembatan Lima Barelang bersama kuasa hukumnya dari Tim MAP Law Firm akan layangkan surat somasi ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, terkait potensi perbuatan melawan hukum dalam proses ganti rugi lahan 700 hektar milik warga. Senin (23/7).

Hal ini dikatakan salah satu kuasa hukum warga Seigong, Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H M.Hum, dimana dalam hal ini terlebih dahulu akan mendatangi / menemui pihak BP Batam, sebelum melayangkan somasinya bersama warga nantinya.

" Sifatnya masih akan memperingatkan BP Batam, dengan salah satunya menetapkan lahan warga yang memiliki legalitas yang sah, yang menjadi hutan lindung itu ada proses hukum, yang ternyata tidak dilalui oleh BP Batam," kata Eko.

Lanjutnya, selain mengingatkan potensi perbuatan melawan hukum itu, ia juga masih meminta BP Batam untuk menunjukan SK nomor 567 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepri, yang menjadi rujukan penetapan besaran nilai uang kerohiman atas tanam tumbuh milik warga terdampak.

" Harusnya BP Batam lebih terbuka dengan menunjukan SK tersebut pada warga, sehingga warga tahu besaran ganti rugi sebenarnya. Justru sampai sekarang warga sama sekali tidak pernah ditunjukan SK itu dan tidak pernah tahu seperti apa bunyinya. Karena ganti rugi yang diberikan pada warga sangat tidak relevan," ujarnya.

Eko juga menyinggung tentang somasi yang dilayangkan BP Batam kepada warga terdampak, yang isinya mengingatkan warga terdampak untuk mengambil uang kerohimannya.

" Harusnya ada kesepakatan dulu antara warga dan BP Batam terkait besaran kerohiman yang pantas. Masak pisang satu rumpun hanya dihargai 90 rupiah?, Modal untuk beli bibitnya saja jauh lebih mahal," terangnya.

Dan Kami berharap kepada pihak BP Batam , mau untuk bernegosiasi lagi mengenai besaran ganti rugi tanam tumbuh dan lahan milik warga.

" Jika tidak juga dilakukan negosiasi itu, kita bersama warga dengan tegas akan menggugat BP Batam," pungkas pengacara yang juga merupakan dosen dibeberapa PT di Batam ini.



(Red/Afinast/Xin).
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya