» » » » Ini Kata Kuasa Hukum Rektorat Uniba Terkait Gugatan Zahara Fatimah ke PN Batam

Ini Kata Kuasa Hukum Rektorat Uniba Terkait Gugatan Zahara Fatimah ke PN Batam

Ditulis Oleh: Redaksi | Jumat, 27 Juli 2018 | No comments






Batam, BR - Zahara Fatimah menggugat Universitas Batam, atas penahanan ijazah S2 nya ke Pengadilan Negeri (PN) Batam, yang sidang gugatan perdananya telah dilaksanakan pada Selasa (24/7) lalu.

Zahara Fatimah mendapatkan ijazah S2 nya itu, usai melanjutkan kuliahnya yang di biayai oleh pihak kampus Uniba, dimana dia juga masih bekerja sebagai staff administrasi pembantu rektor III, sebelumnya staff Tata Usaha.

Khairul Akbar SH dan Santo Manurung SH, dari Kantor Hukum Wan Achmayu & Rekan selaku yang ditunjuk sebagai kuasa hukum pihak Uniba menjelaskan, bahwa Zahara melayangkan gugatannya tersebut, masih berstatus staff TU Uniba, dimana ia mendapatkan tawaran untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. 

Dan di dalam  penawaran tersebut, juga terdapat perjanjian bahwa Zahara harus mengabdi selama 7 tahun setelah selesai menjalani pendidikan S2 nya tersebut. 

Namun, saat masa bakti yang dijanjikan belum berakhir, Zahara  telah tercatat sebagai dosen tetap di salah satu perguruan tinggi di Batam. Bahkan, Zahara memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Hal ini tentu saja telah melanggar kesepakatan antara Zahara dengan Uniba.

" Dalam perjanjian yang dibuat Zahara dan Uniba, disebutkan bahwa kalau Zahara melanggar perjanjian, maka Zahara harus membayar 3 kali lipat biaya kuliah yang sudah dikeluarkan Uniba," kata Khairul Akbar Akbar yang didampingi Santo Manurung SH.

Dari data yang ada di Uniba, tercatat pihak kampus telah mengeluarkan biaya sebesar lebih kurang Rp 46,4 juta. Sehingga, Zahara harus membayar biaya sebesar Rp.120 juta kepada Uniba untuk mendapatkan ijazahnya itu, yang saat ini masih dipegang oleh Uniba sesuai kesepakatan yang dibuat. 

" Itu kejadian yang sebenarnya yang terjadi. Tapi malah Zahara  yang malah menciptakan opini, seolah-olah Uniba sengaja menahan ijazah Zahara tanpa sebab, dan  meminta tebusan Rp.120 jutaan. Dan opini itu telah naik di salah satu media sosial yang akhirnya menimbulkan opini buruk di mata publik," ungkap Khairul Akbar.

" Pihak kuasa hukum juga, akan mensomasi medsos tersebut dan pihak - pihak yang tidak mengetahui perkara tersebut dengan lebih jelas," pungkas Akbar.

Saat ini, lanjut Khairul, posisi Zahara telah dipecat oleh pihak Uniba. Pemecatan dilakukan oleh Uniba setelah pihak kampus merasa kecewa, yang melanggar kesepakatan yang ada. 

" Kemarin sudah sampai ke pengadilan dan kita akan mulai mediasi, minggu depan. Mediator sudah ditunjuk yakni Hakim Taufik Nainggolan," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang ada di Pengadilan Negri Batam, diketahui bahwa gugatan Zahara, teregister pada 3 Juli 2018 lalu. Dalam gugatan tersebut, Zahara meminta agar pihak pengadilan mengabulkan beberapa poin gugatannya, yakni memerintahkan tergugat untuk menyerahkan ijazah S2 Magister Akuntansi milik penggugat, memerintahkan tergugat membayar kerugian moril kepada penggugat sebesar Rp.500 juta, meletakkan uang paksa sebesar Rp10 juta per hari, apabila tergugat tidak bersedia, atau lalai menjalankan putusan, memerintahkan tergugat untuk mempublikasikan permohonan maaf kepada khalayak ramai melalui media masa.



(Red/Afinast/K).




Baca Juga Artikel Terkait Lainnya