» » » Kuasa Hukum Warga Terdampak Waduk Seigong Juga Layangkan Surat Kepada DPR - RI, Menteri PUPR dan Presiden Joko Widodo

Kuasa Hukum Warga Terdampak Waduk Seigong Juga Layangkan Surat Kepada DPR - RI, Menteri PUPR dan Presiden Joko Widodo

Ditulis Oleh: Redaksi | Jumat, 27 Juli 2018 | No comments





Batam, BR - Tak tanggung - tanggung selain melayangkan surat somasi ke BP Batam, Kuasa Hukum warga terdampak pembangunan waduk Seigong di Jembatan Lima Barelang, kirimin juga  surat ke Menteri PUPR RI, DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo.
Anwar SH, salah satu tim pengacara warga terdampak pembangunan waduk Seigong dari kantor hukum MAP Law Firm, yang membela hak - hak hukum warga itu, mengatakan surat yang dilayangkan pihaknya kepada wakil rakyat itu (DPR RI) berisikan permohonan agar masalah Sei Gong dievaluasi kembali, dan meminta perlindungan hukum bagi warga atas kasus tersebut.
“ Sedangkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo, berisi permintaan agar presiden menghentikan proyek pembangunan strategis Waduk Seigong, sampai ada kekuatan hukum yang inkrah. Karena proyek waduk Sei Gong ini lahir dari Peraturan Presiden (PP) yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi,” kata Anwar salah satu dari tujuh orang pengacara warga. Jumat (27/7).
Untuk itu Anwar menjelaskan, bahwa somasi yang dilayangkan pihaknya, ditujukan juga kepada Gubernur Kepri terkait SK 567 yang dikeluarkan pada Maret 2018 lalu, yang disebut-sebut sebagai pedoman besaran nilai uang kerohiman bagi warga terdampak, yang pada kenyataannya, besaran nilai uang kerohiman untuk ganti rugi atas tanam tumbuh dan bangunan milik warga itu jauh dari kepantasan.
Kepada BP Batam, somasi dilayangkan terkait penetapan status hutan lindung terhadap lahan warga, sambung Anwar.
“ Sebelum BP Batam menetapkan lahan milik warga itu sebagai hutan lindung, harusnya BP Batam wajib melakukan pembebasan lahan, dengan memberikan ganti rugi yang sesuai dan wajar. Karena jauh sebelum ditetapkan sebagai hutan lindung, warga sudah memiliki dasar hukum yang sah terhadap lahan mereka sejak puluhan tahun lalu,” ujarnya.
Anwar menjelaskan, langkah untuk melayangkan somasi itu adalah bentuk dari pendekatan persuasif, pihaknya sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian masalah Sei Gong.
Menurutnya, langkah pihaknya melakukan gugatan secara hukum, adalah langkah terakhir pihaknya dalam membela hak kliennya/warga, jika langkah secara persuasif itu tidak membuahkan hasil.
“ Dan kami berharap sekali, Gubernur untuk mencabut SK 567 dan bersikap terbuka mengenai SK itu, dan BP Batam kembali membuka komunikasinya dalam penyelesaian masalah ganti rugi lahan. Tidak hanya tanam tumbuh dan bangunan,” terang Anwar.
Anwar menegaskan, jika somasi yang dilayangkan pihaknya tidak juga menghasilkan jalan keluar yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, maka pihaknya akan menggugat secara hukum.
“ Kami akan menggugat, setelah tujuh hari somasi kami layangkan ke BP Batam. Dan yang pasti sebelum waduk Sei Gong diresmikan,” tegasnya.
Setelah gugatan diajukan ke pengadilan, maka secara hukum, terhadap proyek pengerjaan waduk Seigong akan diajukan permintaan sita jaminan. Jika itu dikabulkan oleh pengadilan, maka proyek waduk Seigong akan berstatus quo. Jika ini terjadi, tentu dampaknya pada kerugian negara.


(Red/Afinast/Xin).
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya