» » » » Praktisi Hukum Khairul Akbar SH : Sangat Ironis Hakim Menyampaikan Keterangan Saksi Ahli Tidak Mengikat Dalam Suatu Pembuktian

Praktisi Hukum Khairul Akbar SH : Sangat Ironis Hakim Menyampaikan Keterangan Saksi Ahli Tidak Mengikat Dalam Suatu Pembuktian

Ditulis Oleh: Redaksi | Minggu, 19 Agustus 2018 | No comments







Batam, BR - Pernyataan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) tentang " Keterangan saksi ahli tidak mengikat dan ada saksi ahli dan ahli bersaksi dalam persidangan dianggap tidak profesional " mendapat tanggapan serius dari kalangan Akademisi dan Praktisi Hukum di Batam. Sabtu (18/8) sekitar pukul 19.30 Malam.

Dan pernyataan diatas tersebut, disampaikan langsung oleh Tumpal Sagala SH, selaku Ketua Majelis Hakim PN Batam, yang didampingi Taufik SH dan Yona Lamerosa Ketaren SH, saat menggelar sidang perkara sengketa kepemilikan BCC Hotel dan Apartemen dengan terdakwa Tjipta Fudjiarta, yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Batam. Senin (13/8) lalu.

Zulkifli SE. M.ak seorang Akademisi, yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Komputer Akuntansi di STIKOM Muhammadiyah Batam, yang sedang dalam tahap penyelesaian gelar Doktornya di salah satu Universitas terkemuka di Jakarta, dan sekaligus sebagai salah satu pemuka masyarakat Batam, saat ditemui ditempat terpisah, sangat menyayangkan pernyataan seorang Hakim yang ada di PN Batam itu, dimana menurutnya Hakim  tidak boleh berkata seperti itu, karena perkataan Hakim itu adalah suatu pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sebagai seorang Hakim.

'' Hakim itu harus Profesional. Kalau seperti itu, sama halnya dia (hakim) memihak ke salah satu pihak, dan hal itu sangat tidak baik dalam penegakan hukum, " kata Zulkifli.

Masih kata Zulkifli, bahwa Hakim adalah orang yang akan mengambil keputusan akhir di meja persidangan. Untuk itu Hakim harus netral dan mengambil keputusan secara Arif.

'' Di dalam sidang itu, yang saya dengar melalui rekaman dan pemberitaan di media, bahwa Hakim itu tak hanya menyebutkan keterangan saksi ahli tidak mengikat. Tapi dia juga mengatakan, ada saksi ahli dan ahli bersaksi. Nah, tidak boleh dia bicara seperti itu saat sidang sedang berlangsung,'' ucapnya.

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh salah satu Praktisi Hukum Khoirul Akbar SH, dimana dirinya juga sangat  menyayangkan pernyataan Ketua Majelis Hakim PN Batam, pada sidang perkara terdakwa Tjipta Fudjiarta tersebut, dimana Khoirul Akbar SH ini, selain sebagai praktisi hukum, juga merupakan Ketua dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kepri.

Menurutnya, sangat disayangkan hal itu terjadi pada saat persidangan yang dibuka secara umum. Dia (Saksi Ahli) bukanlah orang sembarang dan beliau (saksi ahli)  itu juga tidak serta merta menyampaikan kalau tidak berdasarkan hukum. dan sebaliknya Hakim seharusnya bertindak netral.

" Maka didalam benak saya muncul suatu pertanyaan, apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksudkan oleh Ketua Majelis Hakim itu dalam perkataannya tentang ahli bersaksi. Karena didalam KUHAP tentang alat bukti didalamnya, hanya dikenal saksi ahli bukan ahli bersaksi, jadi sangat ironis di dalam sidang itu, seorang Majelis Hakim menyampaikan keterangan saksi ahli tidak mengikat dalam suatu pembuktian, " ujar Khoirul Akbar.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Batam, kembali menggelar sidang lanjutan atas perkara sengketa kepemilikan BCC Hotel dan Apartemen dengan agenda memdengarkan keterangan saksi ahli Chairul Huda yang dihadirkan oleh JPU. Saksi ini adalah saksi ahli pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sidang yang dipimpin ketua Majelis hakim, Tumpal Sagala didampingi dua hakim anggota Taufik dan Yona Lamerosa Ketaren itu, kedua anggota hakim ini sama sekali tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli tersebut. Sedangkan di di sidang, Terdakwa Tjipta Fudjiarta sendiri hadir didampingi dua orang penasehat hukumnya.

Dalam kesaksiannya, saksi ahli Chairul Huda menyebutkan, bahwa jual beli saham (akte 3, 4 dan 5) bukan antara terdakwa dan pelapor. Jadi tidak ada legal standing pelapor untuk melaporkannya.

Sedangkan untuk hal pinjam meminjam uang bukan merupakan tindak pidana. Namun, masuk kedalam ranah perdata. Sedangkan kasus perdatanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) lanjut saksi.

Dikatakan saksi ahli tersebut, pelapor bukan sebagai pemilik saham, jadi seandainya ada Saham yang dijual belum dibayar, yang berhak mengajukan gugatan juga pemilik saham melalui pengadilan negeri setempat. Sehingga tidak masuk akal adanya penipuan, karena sudah disepakati dan dituangkan dalam akta atas tanda tangan kedua belah pihak, yang dapat dilihat dari bukti akta otentik yang berisi terjadinya jual beli saham dan telah dibayar lunas. Terkecuali apabila dalam minut akta dapat dibuktikan tanda tangan dipalsukan ataupun identitas dipalsukan dan keterangan palsu.

Dilanjutkan saksi ahli, secara logika tidak akan ada orang yang memberikan uang malah dikatakan sebagai penipu.

" Untuk itu, dalam perkara ini sebagai saksi ahli tidak ditemukan unsur pidananya. Maka perkara ini tergolong dalam ranah perdata, " pungkas saksi ahli pidana ini.


(Red/Afinast).
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya