» » » » Terkait Aksi Demo OPLO di Kejari Batam, Filpan : Kami Tidak Ada Kepentingan Dalam Perkara Tjipta Fudjiarta

Terkait Aksi Demo OPLO di Kejari Batam, Filpan : Kami Tidak Ada Kepentingan Dalam Perkara Tjipta Fudjiarta

Ditulis Oleh: Redaksi | Jumat, 14 September 2018 | No comments







Batam, BR - Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Batam, Filpan Fajar D. Laia, SH. MH temui ratusan massa pendemo dari gabungan Organisasi, Ormas, Paguyuban, LSM dan OKP (OPLO) saat berunjuk rasa di depan Kantor Kejari Batam. Jumat (14/9) pagi. 

Naik di atas mobil komando massa  yang berunjuk rasa itu, Filpan mengatakan bahwa tidak ada kewajiban dari Penuntut Umum (JPU) untuk menyampaikan tuntutan kepada Penasehat Hukum terdakwa.

" Tetapi fakta persidangan, karena perkara ini sudah begitu lama, sesuai dengan azas hukum yang cepat, biaya yang rendah dan kepastian hukum, dengan keinginan baik itu, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum untuk mempercepat terjadinya kepastian hukum, maka ini kita harus percepat, namun hingga saat ini kita masih menyusun langkah-langkah untuk tuntutan," kata Filpan kepada para pengunjuk rasa.

" Dan kami tidak akan main-main dan tidak ada kepentingan dalam perkara ini. Karena kita adalah payung penegakan hukum. Tuntutan (pengunjuk rasa) ini saya terima dan akan saya sampaikan nanti kepada pimpinan," lanjut Filpan.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Roch Adi Wibowo menegaskan, bahwa proses persidangan perkara Tjipta Fudjiarta akan berjalan sesuai hukum acara yang ada. 

" Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semua akan berjalan sesuai dengan hukum acara yang ada, dan keputusan ada ditangan Majelis Hakim," kata Roch Adi Wibowo kepada awak media.

Sebelumnya, ratusan massa pendemo yang mengatasnamakan dari gabungan Organisasi, Ormas, Paguyuban, LSM dan OKP (OPLO) mendatangi Kantor Kejari Batam, untuk meminta Kejaksaan mencabut dan mengklarifikasi pernyataan di media tertanggal 8 September 2018 lalu, yang menyatakan satu atau dua hari sebelum pembacaan tuntutan, akan memberikan (tuntutan) ke Penasehat Hukum terdakwa.

" Sepengetahuan kami dalam praktek hukumnya, tidak pernah ada seorang Jaksa memberikan bocoran isi tuntutan kepada terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa, sebelum di bacakan di depan persidangan," kata Eduard Kamaleng (Edo) selaku perwakilan dari pengunjuk rasa.

Pengunjuk rasa juga meminta, agar Kejaksaan menuntut terdakwa Tjitpa Fudjiarta semaksimal mungkin, karena melihat fakta-fakta persidangan, telah memperlihatkan kecurangan-kecurangan terdakwa, dalam menguasai BCC Hotel yang menjadi objek penipuan.

" Apabila tuntutan kami tidak dapat dipenuhi maka kami akan melaporkan permasalahan tersebut, kepada Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Jampidum Republik Indonesia, Jamwas Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia," pungkas Eduard.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh OPLO ini berlangsung tertib dan damai, dengan dikawal oleh puluhan personel Polisi gabungan Polresta Barelang dan Polsek Batam Kota.


(Red/Afinast).


Baca Juga Artikel Terkait Lainnya