» » » » Di Hut The BCC Hotel and Residence, Tjipta Fudjiarta Dapat Kado Istimewa, Bebas Dari Segala Tuntutan.

Di Hut The BCC Hotel and Residence, Tjipta Fudjiarta Dapat Kado Istimewa, Bebas Dari Segala Tuntutan.

Ditulis Oleh: Redaksi | Rabu, 24 Oktober 2018 | No comments






Batam, BR Dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Batam, Syamsul Sitinjak SH dan Yan Elhas Zebua bergantian bacakan tuntutan terhadap terdakwa Tjipta Fudjiarta, dalam perkara pidana kasus penipuan dan penggelapan surat - surat otentik di PT. BMS selaku pengelola BCC Hotel, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (24/10) pagi.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan tersebut, dipimpin oleh Majelis Hakim yang di ketuai Taufik Abdul Halim SH, dan didampingi dua hakim anggota, Yona Lamerosa Ketaren SH dan Jasael SH.

Dalam persidangan kali ini juga, hadir Conti Chandra (pelapor) yang sudah bebas dari Rutan Batam, dikarenakan Pengajuan Kembali (PK) perkaranya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara yang berbeda, bersama istri dan kedua anaknya. Sebelumnya Conti Chandra sewaktu masih mendekam di tahanan Rutan Batam, juga pernah dihadirkan sebagai saksi korban dalam perkara yang cukup memakan waktu yang panjang tersebut.

Pada tuntutan yang dibacakan JPU secara bergantian itu, keduanya Samsul Sitinjak SH dan Yan Elhas Zebua SH di hadapan majelis hakim persidangan, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Tjipta Fudjiarta terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan seperti penipuan, penggelapan dan pemalsuan akta otentik.

JPU pun membuktikan, bahwa dakwaan alternatif pertama pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan dan dakwaan kedua pasal 266 ayat 1 KUH Pidana. Dalam tuntutannya itu disebutkan, perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan, dalam pasal 378 KUH Pidana telah terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana.


" Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam unsur ini telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Karena terdakwa telah mengeluarkan uang sebanyak Rp 38.894. 100.000 yang terdiri dari Rp 29.547.100.000 dan ditambah Rp 9.347.000.000, yang merupakan uang pembelian saham saksi Conti Candra, maka terdakwa sudah menguasai saham mayoritas PT Bangun Megah Semesta (BMS) , tanpa melakukan pembelian aset. Padahal hasil perhitungan atau penaksiran appraisal KJPP, Totok Miduk dan rekannya adalah seharga Rp. 182 miliar dengan kondisi pembangunan hotel 70 persen. Yang mana hal itu haruslah diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum keperdataan," kata Syamsul.

Perbuatan tersebut, lanjut Syamsul, bukanlah merupakan tindak pidana, karena dalam perkara ini, yang dipersoalkan adalah peralihan atau jual beli saham yang rujukannya, adalah pasal 1457-1458 KUH Perdata dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

" Maka kami berpendapat bahwa penyelesaiannya, harus diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum keperdataan," terangnya.

Kemudian setelah membuktikan dakwaan pasal 378 KUH Pidana, Syamsul selanjutnya membuktikan dakwaan pasal 266 ayat 1 KUH Pidana tentang pemalsuan akta otentik.

Sama dengan dakwaan sebelumnya, JPU juga menilai perbuatan terdakwa Tjipta Fudjiarta telah terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.

" Berdasarkan seluruh uraian-uraian fakta-fakta tersebut di atas, kami berpendapat perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Karena saksi Hasan, Wie Meng, dan Sutriswi mau menandatangani akta nomor 3, 4, dan 5 tentang jual beli saham mereka tersebut, atas perintah saksi Conti Chandra. Disamping itu, mereka menyatakan telah menerima pembayaran sesuai dengan yang tertuang dalam akta nomor 89 tertanggal 27 Juli 2011, dan akta nomor 1601 tertanggal 28 Juli 2011. Dan terkait dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Conti Candra, mengenai jual beli saham dengan harga Rp. 21 miliar dan baru dibayar sebesar Rp 9.347.000.000 dan masih ada sisa yang belum dibayar oleh terdakwa," kata kedua JPU dalam tuntutan yang dibacakannya.

Karena hal tersebut, lanjut JPU,  terkait dengan peralihan atau jual beli saham yang rujukannya adalah pasal 1457-1458 KUH Perdata, dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) yang penyelesaiannya harus diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum keperdataan.

Selanjutnya JPU kembali menegaskan, bahwa dalam perkara ini, erat hubungannya dengan hukum perjanjian jual-beli saham, yang harus dibuktikan menurut hukum perdata, karena telah memasuki wilayah hukum keperdataan, maka JPU berpendapat perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging).

Di akhir pembacaan tuntutan, JPU meminta supaya majelis hakim persidangan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebagaimana didakwakan dalam pasal 378 KUH Pidana dan pasal 266 ayat 1 KUH Pidana. Disamping itu, JPU juga meminta majelis hakim memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula.

Sementara itu, Hendie Devitra SH yang didampingi Sabri Hamri SH, selaku penasihat hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta, akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoinya pada sidang berikutnya, yang akan digelar pada tanggal 31 Oktober mendatang.



(Red/Aidil). 
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya