» » » » Ini Kata Kajari Batam dan PH Tjipta Fudjiarta, Terkait di Kabulkan nya PK Conti Chandra Oleh Mahkamah Agung

Ini Kata Kajari Batam dan PH Tjipta Fudjiarta, Terkait di Kabulkan nya PK Conti Chandra Oleh Mahkamah Agung

Ditulis Oleh: Redaksi | Jumat, 05 Oktober 2018 | No comments








Batam, BR - Tiga Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA), mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) terpidana Conti Chandra dalam perkara penggelapan dalam jabatan di PT. Bangun Megah Semesta selaku pengelola BCC Hotel Batam.

Ketiga hakim MA tersebut, yakni Andi Ayub Saleh, H,DR,SH,MH selaku ketua Majelis Hakim, dengan dibantu hakim anggota DR. H. Wahidin, SH,MH dan H. Margono SH, MH, MM telah menetapkan Putusan PK dengan Nomor 41/PK/PID/2018 tertanggal 25 September 2018.

Majelis Hakim MA tersebut, juga membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 567 K/PID/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

Dan selanjutnya, membebaskan terpidana Conti Chandra dari semua dakwaan, serta memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagaimana amar putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut.

Dan dalam hal ini, Kepala Kejaksaaan Negeri (Kajari) Batam, Roch Adi Wibowo, saat ditemui beberapa awak media mengatakan, bahwa pihaknya sudah melaksanakan eksekusi sesuai putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut.

" Tim Jaksa eksekutor sudah melaksanakan eksekusi (putusan) tersebut, sebagaimana surat perintah pelaksanaan putusan, yang saya tandatangani kemarin (Rabu tanggal 3 Oktober 2018). Dan sudah dilaksanakan (eksekusi putusan) sekitar tadi malam," kata Adi yang dikenal akrab dengan awak media. Kamis (4/10).

Adi juga mengatakan, bahwa dengan putusan PK tersebut, sudah merehablitasi nama baik dari terpidana Conti Chandra.

" Harkat dan Martabatkan harus dikembalikan seperti semula, tapi dengan putusan ini sendiri, sebenarnya sudah merehabilitasi nama baik (terpidana)," terangnya.

Kajari juga menegaskan, dalam penanganan perkara terpidana Conti  Chandra ini, pihaknya bekerja secara profesional.

" Kami selaku Jaksa profesional, saya datang kesini (Kejari Batam) putusan Kasasi belum turun. Ketentuannya setelah putusan kasasi turun, terpidana bisa dieksekusi sekalipun (terpidana) akan melakukan PK, karena pada dasarnya PK tidak bisa menunda eksekusi," jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya ketentuan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, berarti (putusan Kasasi) bisa dieksekusi. Dengan demikian pada saat terpidana muncul harus ditangkap untuk dieksekusi badan, dalam melaksanakan putusan Kasasi itu.

" Setelah ada putusan PK, kita juga profesional. Kami tidak punya kepentingan apapun, langsung saya perintahkan laksanakan (putusan PK) itu, " tegasnya.

Adi juga kembali menegaskan, bahwa putusan PK Conti Chandra ini, adalah permasalahan yang berbeda dengan perkara Tjipta Fudjiarta, yang masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Batam.

" Sebenarnya ini masalah yang berbeda, tapi ada kaitannya. Akan tetapi sekalipun perkara itu berkaitan, bagi kami melihatnya ini berdiri sendiri. Terserah Hakim nanti dalam memutuskan apakah mempertimbangkan hal tersebut (putusan PK Conti)," kata Adi.



Sementara itu, Pengacara Tjipta Fudjiarta, Hendie Devitra SH, didampingi Sabri Hamri SH, selaku saksi korban dalam perkara penggelapan Conti Chandra tersebut, meminta Mahkamah Agung (MA) segera mengirimkan salinan lengkap putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut, ke PN Batam dan menyampaikannya kepada Tjipta Fudjiarta, selaku saksi korban/ pelapor atau pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara tersebut.

" Kita meminta Mahkamah Agung (MA) agar segera mengirimkan salinan lengkap putusan PK tersebut kepada PN Batam, nantinya  saksi korban dalam hal ini Tjipta Fudjiarta, dapat melihat dan mengetahui juga apa yang menjadi pertimbangan putusan tersebut, karena informasi yang saya terima baru berupa petikan putusannya. Setelah nanti kami terima dan pelajari baru akan ditentukan upaya hukum berikutnya, " kata Hendie.

Hendie juga menegaskan, bahwa perkara Conti ini, dalam PK tersebut berdiri sendiri dan berbeda, dengan perkara Terdakwa Tjipta yang sedang diperiksa saat ini di PN Batam.

" Dalam perkara Conti itu mengenai penggelapan, yang obyeknya adalah akta-akta jual beli saham milik Tjipta Fudjiarta,  dan uang hasil penjualan apartemen milik perusahaan, yang sekarang dengan putusan PK tersebut, dinyatakan tidak terbukti, sedangkan dakwaan terhadap Tjipta Fudjiarta obyeknya, adalah saham-saham milik pemegang saham lama, yang dijual kepada Tjipta Fudjiarta berdasarkan akta-akta itu, nanti kita lihat apakah terbukti atau tidak dakwaan penipuan atau penggelapan, atau menyuruh menempatkan keterangan palsu yang dituduhkan kepada Tjipta Fudjiarta atas perolehan saham-saham itu", terangnya.

Hendie juga menjelaskan, dengan putusan PK yang membebaskan Conti tersebut, tidak serta merta menjadikan alasan pembenar, bahwa Conti Chandra pemilik dari saham - saham yang sekarang dikuasai Tjipta Fudjiarta.

" Masih Dalam proses persidangan, baru di tingkat pertama, tunggu saja nanti bagaimana putusan akhirnya, sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada keadaan yang dapat merubah kepengurusan dan operasional PT. BMS, disamping banyak terkait dengan kompetensi peradilan lain disana, jadi bukan hanya terkait pidana. Mari sama - sama kita hormati proses penegakkan hukum di negara ini, dengan menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah dan semoga saja proses hukum ini cepat selesai, " pungkas Hendie.


(Red/Aidil).
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya