» » » » Hendi Devitra SH : Tjipta Fudjiarta Tak Penuhi Unsur Melawan Hukum

Hendi Devitra SH : Tjipta Fudjiarta Tak Penuhi Unsur Melawan Hukum

Ditulis Oleh: Redaksi | Rabu, 21 November 2018 | No comments







Batamreport.com - Sidang pembacaan duplik oleh Penasehat Hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta atas Replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Batam, berlangsung singkat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Rabu (21/11) siang. 

Sidang dalam perkara pidana kasus penipuan dan penggelapan itu, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Dan sidang ini pun masih dipimpin oleh Majelis Hakim, yang di ketuai oleh  Taufik Abdul Halim SH, yang didampingi dua hakim anggota, Yona Lamerosa Ketaren SH dan Jasael SH.

Pada duplik yang dibacakan oleh Hendie Devitra, selaku kuasa hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta, tetap berkesimpulan bahwa tidak ada unsur niat dari terdakwa dan unsur melawan hukum, ataupun melanggar hak orang lain yang terbukti dilakukan terdakwa, terkait perolehan hak atas saham-saham di PT Bangun Megah Semesta (BMS) dari pemilik asal, seperti Wie Meng, Hasan, Sutriswi, Andreas Sie dan saksi Conti Chandra sebagaimana didakwakan oleh JPU.

" Dengan demikian, kami menyatakan tetap pada nota pembelaan kami, sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam pledoi pada persidangan sebelumnya," kata Hendie di hadapan majelis hakim persidangan dan JPU.

Pertimbangan selanjutnya, lanjut Hendie, sepenuhnya pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan keyakinannya dengan harapan terwujudnya penegakan hukum dan keadilan, bagi terdakwa Tjipta Fudjiarta.

Setelah mencermati replik JPU, maka tidak ada argumentasi hukum yang baru yang disampaikan dalam jawaban, selain hanya pengulangan fakta hukum dari sudut subyektivitas penuntut umum, sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan dan tuntutannya.

" Kami dari penasihat hukum terdakwa dalam kesempatan ini, tidak akan menanggapi lagi secara keseluruhan replik JPU. Namun sebagai penegasan yang merupakan satu kesatuan dengan nota pembelaan semula, dapat kami sampaikan beberapa hal," terang Hendie.

Penegasan yang merupakan satu kesatuan, dengan nota pembelaan semula yang dimaksud adalah, bahwa tidak ada alat bukti lain selain hanya keterangan dari saksi Conti Chandra dan istrinya Hernita Conti, yang mengatakan uang yang dikirim terdakwa ke Conti Chandra adalah uang pinjaman dan hal itu dibantah oleh terdakwa Tjipta Fudjiarta, yang mengatakan uang yang dikirimnya merupakan uang pembelian saham untuk terdakwa, yang didukung bukti surat penawaran pada 25 Juli 2011, yang di faks kan setelah pertemuan di Medan, yang diakui dan dibenarkan oleh Conti Chandra dan Wie Meng di persidangan.

Semua pernyataan tersebut, dibantah terdakwa yang mengatakan tidak ada pertemuan dan janji tersebut, yang di dukung dengan bukti surat permohonan persetujuan Bank Panin tanggal 24 Oktober 2011, yang diajukan saksi Conti Chandra dan disetujui Bank Panin tanggal 11 November 2011, yang kemudian RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2011 dengan agenda perubahan pemegang saham dan pengurus PT BMS.

Berikutnya tak ada alat bukti lain, selain hanya keterangan saksi Conti Chandra dan istrinya Hernita Conti, yang mengatakan adanya pertemuan di lantai P4 Hotel BCC akhir November 2011. Yang mana terdakwa berjanji akan membayar Rp. 120 miliar ke saksi Conti Chandra maupun pertemuan di lantai M Hotel BCC pada Desember 2012, yang semua itu dibantah terdakwa yang mengatakan tidak ada pertemuan dan janji tersebut, yang didukung dengan bukti surat permohonan persetujuan Bank Panin tanggal 14 Oktober 2011, yang diajukan oleh Conti Chandra dan disetujui Bank Panin tanggal 11 November 2011. Kemudian RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2011 dengan agenda perubahan pemegang saham dan pengurus PT BMS.

Hal yang menguatkan terdakwa lagi adalah, tidak ada bukti lain selain hanya keterangan seorang saksi Conti Chandra,  sebagai keterangan unus testis nullus testis, yang mengatakan terdakwa meminta saksi Conti Chandra untuk membatalkan akta nomor 89 tanggal 27 Juli 2011, karena terdakwa ingin membeli langsung saham -saham aquo, yang dibantah terdakwa dengan didukung fakta adanya keberatan dan gugatan, yang diajukan oleh saksi Andreas Sie yang diakuinya di hadapan persidangan.

Bantahan terdakwa Tjipta Fudjiarta sendiri, juga didukung alat bukti lain yang saling bersesuaian dengan fakta hukum pembelian saham oleh terdakwa.

Karenanya perolehan saham-saham aquo oleh terdakwa, adalah berdasarkan kesepakatan yang berlangsung normal dan wajar dengan pembayaran sejumlah uang,  yang dikeluarkan oleh terdakwa dan diterima oleh para saksi seperti Conti Chandra, Wie Meng, Hasan, Sutriswi dan Andreas Sie.

Dalam berita sebelumnya tanggapan JPU atas pledoi kuasa hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta tetap pada tuntutan yang dibacakan, yakni tak sependapat dengan dalil-dalil dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa.

Tak sependapat karena pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti. Karena fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, telah diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan sejumlah saksi, keterangan ahli, serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan, dan telah pula dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa.

" Dengan demikian, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Sehingga terdakwa berdasarkan hukum harus dilepaskan dari segalah tuntutan hukum," terang JPU Samsul Sitinjak di hadapan majelis hakim persidangan.

Berdasarkan uraian yang sudah pernah disampaikan di depan persidangan, lanjut JPU,  jelas bahwa apa yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti adalah sangat tidak berdasar, serta telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, baik itu melalui keterangan saksi-saksi,

keterangan ahli, serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh JPU di depan persidangan. Yang mana barang bukti tersebut, telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

" Dengan demikian, maka semua hal yang JPU nyatakan, baik itu dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan," ujar JPU.

Oleh karena itu, lanjut JPU, nota pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan diserahkan pada sidang yang akan digelar

" Oleh karena itu nota pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan kami tetap pada tuntutan berdasarkan Nomor Registrasi Perkara PDM-06/Epp-2/Batam/01/2018 yang dibacakan dan diserahkan pada sidang bulan lalu, Rabu (24/10). Demikian replik atau jawaban dari kami JPU dan pembelaan penasihat hkum terdakwa ini kami bacakan dan disampaikan dalam sidang siang ini (kemarin)," kata JPU.

Pada sidang sebelumnya juga, dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Hendie Devitra selaku kuasa hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta,  meminta kepada majelis hakim persidangan untuk menjatuhkan putusannya yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang-Undang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dalam dakwaan kumulatif pertama atau kedua penuntut umum.

Kuasa hukum terdakwa juga memohon, agar majelis hakim persidangan untuk membebaskan terdakwa Tjipta Fudjiarta dari seluruh dakwaan dari JPU, baik itu dakwaan ke satu pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan, atau kedua pasal 372 KUH Pidana tentan penggelapan, serta dakwaan kedua pasal 266 ayat I KUH pidana.

Kuasa hukum terdakwa juga memohon agar majelis hakim persidangan memulihkan hak-hak terdakwa Tjipta Fudjiarta, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula.

" Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, terkait pasal 266 ayat 1 KUH Pidana, penasihat hukum berpendapat bahwa tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan, adanya perbuatan terdakwa yang menyuruh saksi notaris Anly Cenggana dan saksi notaris Syaifudin, untuk memasukkan ataupun mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta-akta otentik tersebut dan tidak ada keadaan yang tak benar. Maka penasihat hukum berpendapat penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu. Oleh karenanya unsur ini tidak terbukti," ujar Hendie Devitra sebelumnya.

Masih kata Hendie Devitra, oleh karena salah salah satu unsur dalam dakwaan kedua kumulatif pasal 266 ayat 1 KUH Pidana yang didakwakan penuntut umum tidak terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu dibahas lebih lanjut. Makanya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dalam dakwaan kedua kumulatif pasal 266 ayat 1 KUH Pidana, dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaantersebut.

" Setelah mencermati uraian surat tuntukan JPU, kami penasihat hukum keberatan dan tak sependapat dengan analisa yuridis yang disampaikan penuntut umum terkait fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karna JPU menerima apa saja apapun fakta keterangan saksi yang dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan," terang Hendie.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, lanjutnya, dan apresiasi atas petitum surat tuntutan penuntut umum yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan menuntut melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

" Namun kami penasihat hukum sangat keberatan dan tidak sependapat, dengan analisa yuridis JPU sepanjang mengenai fakta dari keterangan saksi yang dianggap sebagai fakta hukum persidangan yang untuk itu akan kami lakukan analisis terhadap fakta keterangan saksi-saksi tersebut, dalam uraian analisa fakta maupun dalam uraian penerapan unsur pasal yang didakwakan dalam uraian analisis yuridis,” tambah Hendie.

Dengan demikian, lanjutnya terkait pasal 378 KUH Pidana, transaksi jual beli terdakwa sebagai pembeli dari penjual saksi Wie Meng, Hasan, Sutriswi, maupun dari saksi Conti Chandra, adalah perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan yang dilatarbelakangi dengan kesadaran penuh saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwa menguasai saham sebagai pemegang saham dan menjadi Komisaris di PT BMS, tidak dilandasi dengan suatu pengetahuan akan adanya pemilik lain dari saham tersebut, atau adanya keinginan terdakwa yang secara melawan  hukum  menegaskan  hak  orang  lain atas saham tersebut, melainkan terdakwa memiliki dan menguasai saham-saham aquo semata-mata dilandasi dengan adanya alas hak sebagaimana diuraikan di atas, dan tidak ditemukan adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

" Dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam unsur ini tidak terpenuhi," ujar penasihat hukum terdakwa, Sabri Hamri.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penasihat hukum berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli saham antara terdakwa sebagai pembeli dari penjual saksi Wie Meng, Hasan, Sutriswi, maupun dari saksi Conti Chandra, tidak ditemukan adanya perbuatan dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang yang dilakukan terdakwa sebagai perbuatan   yang  tidak  patut  atau  bertentangan  dengan kesadaran hukum masyarakat, atau jika dipandang sebagai rangkaian kata-kata bohong adalah terdakwa yang semestinya sebagai korbannya.

" Dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Menurut Pasal 378 KUH Pidana dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut," terang Sabri.



(Dil).
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya