» » » » Jaksa Tuntut 7 Tahun, Hakim Vonis Erlina 2 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut 7 Tahun, Hakim Vonis Erlina 2 Tahun Penjara

Ditulis Oleh: Redaksi | Selasa, 27 November 2018 | No comments





Batamreport.com - Erlina, terdakwa dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan di BPR Agra Dhana, divonis 2 Tahun Penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam. Selasa (27/11) sore
Hal ini sesuai dengan fakta sidang, yang digelar oleh Majelis Hakim PN Batam, yang diketuai Mangapul Manalu dengan dua Hakim Anggotanya, Jasael dan Rozza yang menyatakan, bahwa terdakwa Erlina telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang dilakukannya secara berlanjut dan divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun.
" Menyatakan terdakwa Erlina, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kedua, yakni pasal 374 KUHPidana,” kata Mangapul.
Mangapul melanjutkan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erlina, selama 2 tahun penjara. Serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menyatakan supaya terdakwa tetap di dalam tahanan. 
Majelis Hakim juga menyampaikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, dimana keadaan yang memberatkan adalah, terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, sebagai pimpinan yang merugikan tempatnya bekerja, serta tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya. Sementara keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
Vonis Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni selama 7 tahun penjara dan denda Rp. 10 Miliar subsidair 6 bulan kurungan, sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
JPU dalam dakwaan sebelumnya, menjerat terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 49 ayat (1) Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Setelah mendengarkan putusan Majelis Hakim, terdakwa Erlina menyatakan banding, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.
" Banding Yang Mulia,” ujar terdakwa setelah berkonsultasi dengan penasehat hukumnya.
Menanggapi putusan Hakim yang berbeda pendapat dengan tuntutan JPU, mengenai pasal yang terbukti, Kejaksaan Negeri Batam melalui Kasi Intel mengatakan adalah hal yang wajar. 

" Perbedaan pendapat mengenai pasal yang terbukti adalah hal yang wajar. Kita akan konsultasi dengan pimpinan, apakah kita akan mengajukan banding atas putusan tersebut,” kata Robi didampingi Samsul Sitinjak dan Rosmalina Sembiring.
Dikatakannya, bahwa dakwaan JPU terbukti dan Majelis Hakim menolak Pledoi Penasehat Hukum terdakwa, yang meminta terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan JPU.
“ Dalam perkara ini, JPU tidak sependapat dengan penerapan pasal oleh Majelis Hakim, karena menurut JPU unsur pasal 49 ayat 1 UU Perbankan telah terbukti, berdasarkan fakta persidangan. Selengkapnya nanti akan diulas dalam memori banding JPU ” pungkasnya.

(Dil). 

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya