» » » » JPU : Berdasarkan Hukum, Tjipta Fudjiarta Harus di Lepaskan Dari Segala Tuntutan

JPU : Berdasarkan Hukum, Tjipta Fudjiarta Harus di Lepaskan Dari Segala Tuntutan

Ditulis Oleh: Redaksi | Kamis, 15 November 2018 | No comments






Batamreport.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Batam, bacakan isi replik (tanggapan) atas nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta, dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan akta - akta otentik PT. BMS yang sidangnya digelar di PN Batam. Kamis (15/11) siang

Sidang dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pledoi atau pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta ini, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Taufik Abdul Halim SH, dengan di dampingi dua hakim anggotanya, Yona Lamerosa Ketaren SH dan Jasael SH.

Pada sidang kali ini, tanggapan JPU atas pledoi kuasa hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta itu, tetap pada tuntutan yang dibacakan, yakni tak sependapat dengan dalil-dalil dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa.

Tak sependapat karena pada pokoknya menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti. Karena fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, telah diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan sejumlah saksi, keterangan ahli, serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan, dan telah pula dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa.

" Dengan demikian, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Sehingga terdakwa berdasarkan hukum harus dilepaskan dari segalah tuntutan hukum," terang JPU Samsul Sitinjak di hadapan majelis hakim persidangan.

Berdasarkan uraian yang sudah pernah disampaikan di depan persidangan, lanjut JPU,  jelas bahwa apa yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta, dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti, adalah sangat tidak berdasar, serta telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, baik itu melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh JPU di depan persidangan. Yang mana barang bukti tersebut, telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

" Dengan demikian, maka semua hal yang JPU nyatakan, baik itu dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan," ujar JPU.

Oleh karena itu, lanjut JPU, nota pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan diserahkan pada sidang yang akan digelar lagi nantinya.

" Oleh karena itu nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan kami tetap pada tuntutan berdasarkan Nomor Registrasi Perkara PDM-06/Epp-2/Batam/01/2018 yang dibacakan dan diserahkan pada sidang bulan lalu, Rabu (24/10). Demikian replik atau tanggapan dari kami JPU, dan pembelaan penasihat hukum terdakwa ini kami bacakan dan disampaikan dalam sidang siang ini, " pungkas Samsul.

Pada sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Hendie Devitra SH dan Sabri Hamri SH, selaku kuasa hukum terdakwa Tjipta
Fudjiarta meminta kepada majelis hakim dalam persidangan, untuk menjatuhkan putusannya yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang-Undang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dalam dakwaan kumulatif pertama atau kedua penuntut umum.

Kuasa hukum terdakwa juga, memohon agar majelis hakim persidangan untuk membebaskan terdakwa Tjipta Fudjiarta dari seluruh dakwaan dari JPU, baik itu dakwaan ke satu pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan, atau kedua pasal 372 KUH Pidana tentan penggelapan, serta
dakwaan kedua pasal 266 ayat I KUH pidana.

Kuasa hukum terdakwa juga memohon, agar majelis hakim persidangan memulihkan hak-hak terdakwa Tjipta Fudjiarta dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula.

" Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, terkait pasal 266 ayat 1 KUH Pidana, penasihat hukum berpendapat bahwa tidak ada satupun alat bukt, yang
membuktikan adanya perbuatan terdakwa yang menyuruh saksi notaris Anly Cenggana dan saksi notaris Syaifudin untuk memasukkan ataupun mencantumkan
keterangan palsu, ke dalam akta-akta otentik tersebut dan tidak ada keadaan yang tak benar. Maka penasihat hukum berpendapat, penuntut umum tidak dapat
membuktikan adanya perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta
itu. Oleh karenanya unsur ini tidak terbukti," ujar Hendie Devitra sebelumnya.

Masih kata Hendie Devitra, oleh karena salah salah satu unsur dalam dakwaan kedua kumulatif pasal 266 ayat 1 KUH Pidana, yang didakwakan penuntut umum tidak terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu dibahas lebih lanjut. Makanya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sebagaimana dalam dakwaan kedua kumulatif pasal 266 ayat 1 KUH Pidana, dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

" Setelah mencermati uraian surat tuntutan JPU, kami penasihat hukum keberatan dan tak sependapat dengan analisa yuridis yang disampaikan penuntut umum, terkait
fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karna JPU menerima apa saja apapun fakta keterangan saksi yang dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan,"
terang Hendie.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, lanjutnya, dan apresiasi atas petitum surat tuntutan penuntut umum yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, dan menuntut melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala
tuntutan hukum.

" Namun kami penasihat hukum sangat keberatan dan tidak sependapat, dengan analisa yuridis JPU sepanjang mengenai fakta dari keterangan saksi yang dianggap sebagai fakta hukum persidangan, yang untuk itu akan kami lakukan analisis terhadap fakta keterangan saksi-saksi tersebut, dalam uraian analisa fakta maupun dalam uraian penerapan unsur pasal yang didakwakan dalam uraian analisis yuridis,” tambah Hendie.

Begitu juga dengan keterangan saksi Conti Chandra dan Hernita Conti, yang menerangkan adanya peristiwa atau keadaan pinjaman uang dari terdakwa, tidak didukung oleh alat-alat bukti lain, hanya keterangan sepihak dari saksi-saksi tersebut, sebagai alat bukti keterangan
saksi. Keterangan tersebut, lanjut Hendie, ternyata tidak bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang mendukung bantahan dari terdakwa yang menunjukkan bahwa uang Rp 29.547.100.000 adalah uang pembayaran saham dari terdakwa kepada para pemegang saham lama melalui saksi Conti Chandra, dan tidak dimaksudkan sebagai pinjaman uang dari terdakwa kepada saksi Conti Chandra.

" Bahwa keterangan saksi Conti yang seolah-solah sudah menggambarkan bahwa saksi Conti sudah membeli dan sebagai pemilik saham - saham para pemegang saham milik saksi Wie Meng, Hasan, Sutriswi dan Andreas Sie adalah sebagai keterangan saksi yang berdiri sendiri, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja dan tidak didasarkan pada alas pengetahuan yang sah serta tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang mengarah pada telah terjadinya peristiwa jual beli atau pembelian saham milik saksi Wie Meng, Hasan, Sutriswi dan Andreas Sie kepada saksi Conti, berdasarkan akta
Nomor 89 dan akta 99. Keterangan mana dibantah oleh terdakwa, yang mengatakan pemberian uang adalah untuk pembelian saham kepada terdakwa dan bukan kepada saksi Conti, maka keterangan seorang saksi Conti Chandra yang berdiri sendiri tidak dapat diterima sebagai fakta hukum," terang Hendie.

Dengan demikian, lanjutnya terkait pasal 378 KUH Pidana, transaksi jual beli terdakwa sebagai pembeli dari penjual saksi Wie Meng, Hasan, Sutriswi, maupun dari saksi Conti Chandra, adalah perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan yang dilatarbelakangi dengan kesadaran penuh saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwa menguasai saham sebagai pemegang saham dan menjadi Komisaris di PT BMS, tidak dilandasi dengan suatu pengetahuan akan adanya pemilik lain dari saham tersebut, atau adanya keinginan terdakwa yang secara melawan hukum menegaskan  hak orang lain atas saham tersebut, melainkan terdakwa memiliki dan menguasai saham-saham aquo semata-mata dilandasi dengan adanya alas hak sebagaimana diuraikan di atas, dan tidak ditemukan adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

" Dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam unsur ini tidak terpenuhi," ujar penasihat hukum terdakwa, Sabri Hamri.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penasihat hukum berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli saham antara terdakwa sebagai pembeli dari penjual saksi Wie Meng, Hasan, Sutriswi, maupun dari saksi Conti Chandra, tidak ditemukan adanya perbuatan dengan
memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang yang dilakukan terdakwa sebagai perbuatan yang  tidak  patut atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, atau jika dipandang sebagai rangkaian kata - kata bohong adalah terdakwa yang semestinya sebagai korbannya.

" Dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
Menurut Pasal 378 KUH Pidana dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut," terang Sabri.

Sedangkan pada pasal 372 KUH Pidana, faktanya dalam transaski jual beli saham tersebut, saksi Wie Meng, Hasan, dan Sutriswi mengakui sudah menerima lunas harga pembayaran sahamnya, dari saksi Conti Chandra yang faktanya menerima uang pembayaran dari terdakwa yang
kemudian menyuruh saksi Wie Meng, Hasan, dan Sutriswi datang ke notaris dan menandatangani akta-akta jual beli sahamnya kepada terdakwa, dan sampai sekarang saksi Wie Meng, Hasan, Sutriswi, dan Andreas Sie, tidak pernah ada keberatan penjualan saham-saham miliknya kepada terdakwa, serta akta-akta jual beli saham yang diakui dan ditandatanganinya masih sah berlaku dan
belum pernah ada putusan pembatalannya, demikian pula saksi Conti yang menawarkan penjualan saham miliknya sendiri juga sudah menerima harga pembayaran sahamnya, walaupun saksi Conti Chandra mengatakan uang pembayaran sahamnya kurang, tetapi diakui ada menerima uang pembayaran dari terdakwa.

" Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penasihat hukum berpendapat penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Oleh karenanya unsur tidak terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu dibahas lebih lanjut dan oleh karenanya pula terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 372 KUH Pidana dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut," pungkas Sabri mengakhiri.



(Dil). 

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya