» » » » JPU Minta Hakim Tolak Pledoi PH Erlina

JPU Minta Hakim Tolak Pledoi PH Erlina

Ditulis Oleh: Redaksi | Jumat, 16 November 2018 | No comments





Batamrepot.com - Majelis Hakim diminta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsul Sitinjak SH, untuk menolak seluruhnya nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa Erlina, dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan.
Bahkan JPU tetap dengan tuntutannya semula, yang menuntut terdakwa Erlina dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp. 10 miliar subsidair 6 bulan penjara. Kamis (15/11) sore. 
" Apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan (pledoi) nya, yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti, adalah sangat tidak berdasar dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan," kata Samsul saat bacakan tanggapan jaksa (replik) atas pledoi PH terdakwa Erlina. 
JPU Samsul juga mengatakan, bahwa terkait proses penahanan terdakwa baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yakni pasal 23-27 KUHAP,  sehingga penahanan tersebut telah sah menurut hukum.
" Mengenai penahanan selama 31 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, tidak akan kami tanggapi lebih lanjut, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Hakim Pengadilan Negeri Batam,” ujarnya. 
JPU juga menanggapi tentang pembelaan penasehat hukum terdakwa, mengenai fakta-fakta yuridis tentang perkara yang dilaporkan.
" Dalam SPDP Nomor B/285/XII/2017/Reskrim Tanggal ; 8 Desember 2017, penyidik telah menerapkan pasal sangkaan yaitu pasal 374 jo 372 KUHP jo Pasal 49 ayat (1) huruh a,b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,” terang Samsul.
Menurutnya, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan berkas hasil penyidikan yang sah.
" Pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah termuat di dalam berkas perkara hasil penyidikan,” jelasnya.
Terkait dengan pledoi PH terdakwa Erlina,  yang menyatakan dalam laporan polisi BPR Agra Dhana mengalami kerugian hanya Rp. 4 juta, sesuai dengan yang tertuang dalam laporan polisi, JPU mengatakan bahwa kerugian yang dimaksud sebesar Rp. 4 juta tersebut, adalah hasil dari pengeluaran uang milik BPR Agra Dhana sebesar Rp. 420.000.000 yang dikirim ke rekening terdakwa.
" Dalam proses penyidikan segala sesuatu bisa dikembalikan oleh penyidik, sesuai dengan fakta - fakta berupa keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diperoleh penyidik, " tutur JPU. 
" Seluruh uraian dalam surat dakwaan JPU ada dalam berkas perkara dan bukanlah asumsi atau imajinasi sebagaimana yang dituduhkan oleh PH terdakwa. Dan di fakta persidangan terdakwa telah mengembalikan uang ke BPR Agar Dhana sebesar Rp. 920.000.000,- " tambah Samsul. 
JPU juga menanggapi pledoi PH terdakwa, yang menyatakan bahwa yang memiliki kompetensi absolut untuk melainkan audit terhadap laporan keuangan PT. BPR Agra Dhana tahun buku 2015, adalah akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia. 
" Terkait dengan akuntan publik yang dimaksud oleh penasehat hukum, tidak ada kaitannya dengan perkara terdakwa karena yang didakwakan terhadap terdakwa adalah pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP, " jelas JPU.
Setelah mendengarkan replik dari Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim Mangapul Manalu menunda persidangan hingga hari Senin tanggal 19 November 2018 mendatang.

(Dil/SK). 

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya