HEADLINE

Sinergitas dan Soliditas TNI - POLRI, Kodim 0316/Batam dan Rainmas Polresta Barelang Gelar Patroli Bersama






Batam, BR - Ciptakan sinergitas dan kesoliditan antara TNI dan Polri, Jajaran Kodim 0316/Batam gelar Patroli Berkendaraan bersama Rainmas Polresta Barelang. Sabtu (15/9) sekira pukul 21.00 WIB. 

Adapun kegiatan Patroli Berkendaran bersama tersebut, yang akan melintasi wilayah 0316/Batam, diawali dengan Apel pengecekan personil gabungan, yang terlibat dalam kegiatan patroli, sebanyak 20 orang personil, terdiri dari 10 orang personil Rainmas Polresta Barelang dan 10 orang personil anggota kodim 0316/Batam yang dipimpin langsung oleh Pasi Ops Kodim 0316/Batam, Kapten. Arh. Patar Purba

Dan usai Apel kesiapan seluruh personil TNI - Polri tersebut, Patroli Berkendaran bersama ini, langsung bergerak dari Makodim 0316/Batam dengan rute Sei Jodoh, Nagoya, Simpang Kabil, Engku Putri Batam Center.


Di sela - sela perjalanan, pada pukul 21.30 WIB, tim Patroli Gabungan menemukan anak - anak yang berbonceng 3 diseputaran jalan utama Sei Jodoh, tanpa menggunakan alat pengaman berkendara/Helm.

Melihat hal itu, tim gabungan patroli mengambil tindakan dengan, memberhentikan laju kendaraan yang berboncengan 3 itu, mengecek kegiatan yang di lakukan oleh anak - anak remaja tersebut.


Setelah itu, memberikan tindakan Push Up, agar para remaja tersebut tidak melakukan kegiatan yg merugikan diri mereka sendiri.

Dan juga menghimbau kepada para remaja tersebut, untuk segera kembali ke rumah mereka, dan berkendaraan agar menggunakan/memakai helm, serta dengan melengkapi surat-surat kendaraan.


Dan puncak akhir patroli gabungan personil Kodim 0316/Batam dan Rainmas Polrest Barelang ini, dengan memantau situasi kamtibmas diseputaran Engku Putri Batam Center,  sebelum beranjak kembali ke Makodim sekira pukul 23.00 WIB dengan situasi aman dan lancar.






(Red/Afinast/Humas Kodim).

Terkait Aksi Demo OPLO di Kejari Batam, Filpan : Kami Tidak Ada Kepentingan Dalam Perkara Tjipta Fudjiarta







Batam, BR - Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Batam, Filpan Fajar D. Laia, SH. MH temui ratusan massa pendemo dari gabungan Organisasi, Ormas, Paguyuban, LSM dan OKP (OPLO) saat berunjuk rasa di depan Kantor Kejari Batam. Jumat (14/9) pagi. 

Naik di atas mobil komando massa  yang berunjuk rasa itu, Filpan mengatakan bahwa tidak ada kewajiban dari Penuntut Umum (JPU) untuk menyampaikan tuntutan kepada Penasehat Hukum terdakwa.

" Tetapi fakta persidangan, karena perkara ini sudah begitu lama, sesuai dengan azas hukum yang cepat, biaya yang rendah dan kepastian hukum, dengan keinginan baik itu, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum untuk mempercepat terjadinya kepastian hukum, maka ini kita harus percepat, namun hingga saat ini kita masih menyusun langkah-langkah untuk tuntutan," kata Filpan kepada para pengunjuk rasa.

" Dan kami tidak akan main-main dan tidak ada kepentingan dalam perkara ini. Karena kita adalah payung penegakan hukum. Tuntutan (pengunjuk rasa) ini saya terima dan akan saya sampaikan nanti kepada pimpinan," lanjut Filpan.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Roch Adi Wibowo menegaskan, bahwa proses persidangan perkara Tjipta Fudjiarta akan berjalan sesuai hukum acara yang ada. 

" Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semua akan berjalan sesuai dengan hukum acara yang ada, dan keputusan ada ditangan Majelis Hakim," kata Roch Adi Wibowo kepada awak media.

Sebelumnya, ratusan massa pendemo yang mengatasnamakan dari gabungan Organisasi, Ormas, Paguyuban, LSM dan OKP (OPLO) mendatangi Kantor Kejari Batam, untuk meminta Kejaksaan mencabut dan mengklarifikasi pernyataan di media tertanggal 8 September 2018 lalu, yang menyatakan satu atau dua hari sebelum pembacaan tuntutan, akan memberikan (tuntutan) ke Penasehat Hukum terdakwa.

" Sepengetahuan kami dalam praktek hukumnya, tidak pernah ada seorang Jaksa memberikan bocoran isi tuntutan kepada terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa, sebelum di bacakan di depan persidangan," kata Eduard Kamaleng (Edo) selaku perwakilan dari pengunjuk rasa.

Pengunjuk rasa juga meminta, agar Kejaksaan menuntut terdakwa Tjitpa Fudjiarta semaksimal mungkin, karena melihat fakta-fakta persidangan, telah memperlihatkan kecurangan-kecurangan terdakwa, dalam menguasai BCC Hotel yang menjadi objek penipuan.

" Apabila tuntutan kami tidak dapat dipenuhi maka kami akan melaporkan permasalahan tersebut, kepada Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Jampidum Republik Indonesia, Jamwas Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia," pungkas Eduard.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh OPLO ini berlangsung tertib dan damai, dengan dikawal oleh puluhan personel Polisi gabungan Polresta Barelang dan Polsek Batam Kota.


(Red/Afinast).


Filpan F.D. Laia SH, MH : Sidangnya di Tunda, Bukan Berarti Kita Mengulur - Ulur Waktu, Tapi Kita Sudah Berusaha Yang Terbaik






Batam, BR - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menunda sidang terdakwa Tjipta Fudjiarta, yang tersangkut dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat di PT. Bangun Megah Semesta, karena Jaksa Penuntut Umum belum siap dengan tuntutannya.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Batam, Filpan Fajar D. Laia, SH. MH ketika dikomfirmasi terkait penundaan tersebut mengatakan, bahwa pihaknya sudah berusaha yang terbaik untuk mempersiapkan sebuah tuntutan.

" Sidangnya ditunda, bukan berarti kita mengulur-ulur waktu, tapi kita sudah berusaha yang terbaik. Seperti kita ketahui inikan perkara penting, kami harus mempersiapkan dalil-dalil untuk pembuktian di persidangan," kata Filpan. Jumat (7/9).

Menurutnya, pihaknya hanya dikasih waktu beberapa hari oleh hakim untuk mempersiapkan tuntutan, setelah acara pemeriksaan saksi-saksi.

" Perlu juga diketahui, mulai dari acara pemeriksaan, kita cuma dikasih waktu beberapa hari saja, ” terang Filpan.

Filpan juga menjelaskan, pada sidang yang sebelumnya akan digelar pada hari Rabu (5/9) lalu,  dimana saksi ahli A de Charge (meringankan) tidak bisa datang. Ada keterangan saksi ahli A de Charge yang lain, yakni pada sidang hari Senin (3/9) kemarin, dan keterangan saksi ahli itu harus dimasukkan ke dalam tuntutan.

" Karena menunggu keterangan saksi ahli A de Charge untuk kita masukkan ke dalam tuntutan. Tentu kita akan susun semua. Kalau hanya dari satu sisi kita bahas, kan tidak objektif! Jadi semuanya harus kita bahas mengacu kepada dakwaan yang kami sampaikan dalam persidangan pertama,” jelasnya.

Nantinya kata Filpan,sebelum pembacaan tuntutan, pihaknya akan mengirimkan tuntutan ke penasehat hukum terdakwa, supaya juga punya waktu untuk mempersiapkan pembelaannya (pledoi).

" Kalau bisa kita siapkan (tuntutan) pada hari Senin atau Selasa, kita kasih dulu ke Penasehat Hukum supaya bisa disiapkan Pledoinya. Mana tahu habis baca tuntutan, PH hari itu juga bisa membacakan Pledoinya juga, itu kan bagus,” ucapnya.

Filpan menegaskan, bahwa pihaknya tidak mengalami kendala, tapi memerlukan kajian-kajian berdasarkan alat bukti persidangan dalam mempersiapkan tuntutan.

" Pembuatan (tuntutan) itu kan bukan copy paste, tapi memerlukan kajian-kajian berdasarkan alat bukti persidangan, dan kajian menurut pandangan kami sebagai penuntut umum,” ungkap Filpan lagi.

" Dan itu memerlukan waktu yang tidak bisa terburu-buru. Kalau buru-buru nanti sifatnya bukan objektif lagi, tapi subjektif," lanjut Filpan.

Ia menambahkan, bahwa secara teknis juga pihaknya tidak mengalami kendala dalam mempersiapkan tuntutan.

" Secara teknis juga tidak ada kendala, memang itulah tugas kita. Kewajiban kita untuk patuh kepada hukum yang telah dibuat dalam hukum acara, dan juga azas dari penegakan hukum itu yaitu cepat, singkat dan biaya yang ringan. Sehingga terjadi yang namanya kepastian hukum itu sendiri,” jelasnya.

Harapannya, lanjut Filpan, kepastian hukum akan dipertimbangkan Majelis Hakim dari dua sisi, untuk nanti akan diputuskan, apa keputusan dari penanganan perkara ini.

" Terhadap putusan dari pengadilan tingkat pertama tidak puas, dapat melakukan banding. Putusan pengadilan tinggi tidak puas dapat melakukan kasasi. Eksekusi akan dilakukan setelah putusan incraght atau berkekuatan hukum tetap, namun apabila ada novum baru bisa mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ,” kata Filpan.

Filpan juga berharap, para pihak bisa menahan diri dan menghormati hukum itu sendiri, serta belajar memahami dari semua sudut pandang.

" Jangan pernah melihat dari sudut pandang yang diyakini hanya itu saja, tapi coba melihat sudut pandang yang dibuka di persidangan, sehingga objektif,” ujarnya.

" Selagi perkara ini belum incraght, tolong jangan membuat suatu statement atau tindakan, seakan-akan putusan pengadilan tingkat pertama sudah dianggap incraght. Sebelum ada pernyataan dari Jaksa selaku penuntut umum, yang menyatakan incraght, perkara ini belum incraght. Sehingga para pihak harus menghormati. Kalau sudah incraght baru kita menjawab apa adanya atau bagaimana,” pungkas Filpan.

Seperti sama - sama diketahui, sidang  perkara terdakwa Tjipta Fudjiarta yang digelar pada hari ini. Jumat (7/9) ditunda oleh majelis hakim PN Batam, yang diketuai oleh Tumpal Sagala SH, dengan dua hakim anggotanya, Taufik SH dan Yona Lamerosa Ketaren, SH, dikarenakan JPU belum siap dengan tuntutannya, sehingga sidang akan digelar kembali, pada Rabu (12/9) mendatang.



(Red/Afinast).



Peserta " Tari Gemu Famire " di Batam, Capai 1500 Orang







Batam, BR - Lebih kurang 1500 orang, terdiri dari TNI, Polri dan Pelajar ikuti acara " Pemecahan Rekor Muri Tari Gemu Famire " dalam rangka HUT TNI ke 73 yang digelar di Lapangan Engku , Batam Center. Selasa (4/9) pagi.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 0316/Batam ini, di ikuti juga Dandenpom 1-6 Batam, Dandim 0316/Batam, Danlanal Batam, Kapolresta Barelang, Walikota Batam, Ka PN Batam, K Batam, Ketua DPRD Batam, Danyon RK 136/TS, Danyon Mar 10/SBY, Kapolsek Batam Kota, Ketua Persit Chandra Kirana dan Ka Jalasenastri cab 5 Korcab IV DC 1.

Dalam sambutannya, Dandim 0316/Batam Letkol Inf Romel Jangga Wardhana mengatakan, bahwa kegiatan ini di laksanakan secara menyeluruh dari sabang sampai merauke (Nusantara).


" Meskipun dengan cuaca di Batam ini lagi di guyur hujan lebat, tapi kita tetap semangat bersama rakyat, kita kuat,  " kata Romel.

Ditambahkannya, pelaksanaan kegiatan " Pemecahan Rekor Muri Tari Gemu Famire " dalam rangka HUT TNI ke 73 ini, waktunya sedikit mundur dari jadwal yang ditetapkan oleh panitia (Kodim) 0316/Batam.

" Jadwalnya kan tertera pukul 07. 00 WIB pagi, dikarenakan turun hujan lebat diundur menjadi pukul 08.00 WIB pagi, hujan agak reda dikit, kita langsung turun melaksanakannya,  " ujar Dandim Batam ini.


Ditambahkan olehnya,  acara yang digelarnya bersama rakyat dan seluruh muspida Kota Batam ini,  sukses, tertib dan lancar, situasi berjalan aman dan terkendali.

" Alhamdulillah, sekira pukul 09.30 Wib, seluruh rangkaian acara selesai, situasi aman dan tertib, oh iya selain Tari Gemu Famire ini, ada tambahan acara yakni perlombaan yel - yel tiap kelompok peserta Gemu Famire, " pungkas nya.


Adapun peserta Tari Gemu Famire dalam Rangka HUT TNI ke 73 ini adalah :

- SMA 4. 110 orang
- SMA 20 BDR.  110 orang
- SMA Yosudarso. 110 orang
- SMK 7. 110 orang
- SMK Penerbangan. 110 orang
- SMK Maritim. 110 orang
- SMK 3. 110 orang
- SMK Harapan Utama. 110 orang
-Kodim. 90 orang
- Lanal. 70 orang
- Yonif RK 136/TS. 130 orang
- Denpom 1-6/Batam. 30 orang
- Yonmar 10/SBY. 60 orang
- Pos AU Bandara Hangnadim.  10 orang
- Poresta Barelang. 50 orang
- Satbrimob Polda Kepri. 50 orang
- Satpol PP Kota Batam. 20 orang
- Damkar Kota Batam. 20 orang
- Dishub Kota Batam. 20 orang
- Ditpam BP Batam. 20 orang
- Ormas PP. 20 orang
- Ormas FKPPI. 20 orang
- Wanra. 20 orang
- Pramuka. 20 orang


(Red/Afinast/Hms Kodim). 

Conti Chandra Dikeluarkan Dari Direksi PT BMS, Karena Tidak Pernah Buat Laporan Keuangan






Batam, BR - Setelah saksi yang meringankan (A de charges) Jhonson Min yang dihadirkan Penasehat Hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta, kini saksi ahli akuntansi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Alkudri juga dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan. 

Seperti biasa, sidang perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan pemalsuan surat di PT. Bangun Megah Semesta (BMS) kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Tumpal Sagala SH didampingi Hakim Anggota Taufik SH dan Yona Lamerossa Ketaren SH dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsul Sitinjak SH dan Yan Elhas SH, serta Penasehat Hukum  terdakwa Tjipta Fudjiarta, Hendie Devitra SH dan Sabri Hamri SH.

Di hadapan Hakim dan JPU, saksi ahli dalam keterangannya menjawab pertanyaan yang dilontarkan Hendie (PH terdakwa) bagaimana prosedur dalam penilaian suatu aset, sehingga menghasilkan sebuah nilai atau apraisal, yang dapat di pertanggung jawabkan secara akuntansi.

" Dalam konteks akuntansi, katakanlah suatu bangunan. Semua biaya yang dibutuhkan terkait jadinya sebuah bangunan seperti harga material, upah, perizinan sampai bangunan itu berdiri dan siap dihuni. Total biaya yang dikeluarkan semua itulah, yang menjadi nilai atau harga dari sebuah bangunan," jawab Alkudri.

Selain itu, saksi Alkudri juga menjelaskan  terkait mekanisme penilaian dan penghitungan harga sampai ke sebuah pendapat yang tertuang dalam apraisal yang bisa di pertanggungjawabkan.

" Data yang termaktub dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Sekarang ada standar akuntansi baru bahwa nilai suatu bangunan itu, bisa menggunakan nilai wajar atau nilai sekarang, itu kita melakukan revaluasi untuk melakukan penilaian," terangnya.

Dan saksi ahli pun mencontohkan, misalkan harga bangunan itu Rp. 100 juta, sekarang kalau dinilai lagi menggunakan apraisal, ternyata nilainya katakan lah Rp.  120 Juta, yang 20 juta itu dilakukan revaluasinya.

" Angka revaluasi itu masuklah ke dalam laporan keuangan, dari situ nanti ada mekanisme lagi untuk memastikan nilainya benar Rp. 20 Juta," jelasnya.


Dan menurut saksi ahli, suatu penilaian dilakukan dengan terlebih dulu menempatkan penilaian itu, ke dalam laporan pertanggung jawaban keuangan dalam sebuah perseroan.

Hendie juga bertanya, bagaimana kalau sebuah penilaian dilakukan belum ada di audit dan belum ada laporan keuangan nya.

" Kalau itu yang terjadi, itu diluar konteks, karena belum ada bukti. Dari laporan keuangan (perseroan), bisa kita tahu berapa posisi aset, hutang pada tanggal tertentu," jawab saksi ahli lagi.

PH (Hendie) juga kembali bertanya, bagaimana pendapat ahli, jika sebuah properti yang dibangun dengan sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan penjualan sebagian aset itu sendiri.

" Secara akuntansi, pertama yang kita pastikan kita buat neracanya dulu, dan berapa total aset. Kalau misalnya total aset Rp. 100 Juta, kemudian ada utang Rp. 30 Juta, otomatis modal kepemilikan adalah Rp. 70 Juta. Dari dasar itu barulah kita bisa menentukan mau dijual dengan harga berapa, dasarnya tetap laporan keuangan, " tegas saksi ahli.

Hendie pun kemudian menanyakan pendapat saksi ahli, terkait sebuah penilaian yang sudah melalui mekanisme yang valid (ada laporan keuangan dan sudah diaudit) lalu kemudian tergambar sebuah nilai atau harga sebuah bangunan.

" Misalnya bangunan itu dari hasil perhitungan bernilai Rp. 182 Miliar, dengan sumber pembiayaan melalui pinjaman bank sebesar Rp. 70 Miliar, penjualan sebagian properti itu senilai Rp. 60 Miliar, kemudian hutang kepada suplier sebesar Rp. 15 Miliar. Selain itu (sumber pembiayaan) nya adalah modal pemilik bangunan, " kata Hendie memberikan contoh ilustrasinya kepada saksi ahli.

Lanjutnya lagi, bangunan dalam kondisi 80 persen, kemudian dibuat sebuah penilaian sehingga mendapatkan angka Rp. 180 Miliar. Itu yang kemudian dilakukan transaksi. Kemudian 72 persen dari harga dilakukan peralihan (penjualan) ke pihak ketiga. Dalam hal si penjual menawarkan sebesar nilai modal yang dikeluarkannya (diluar hutang) sebesar Rp 27,5 Miliar, itu yang dibayarkan si pembeli sehingga dia memiliki aset dengan komposisi 87 persen.

" Dalam membeli suatu aset, yang kita beli sebenarnya adalah dalam posisi aset bersih. Misalnya bangunan itu nilainya 100, berarti asetnya 100. Aset 100 ini kalau kita lihat dari sisi akuntansi, kita lihat sumbernya darimana. 100 ini utangnya berapa? katakanlah hutangnya 60, berarti modalnya 40, artinya aset sama dengan hutang ditambah modal," jawab saksi ahli atas pertanyaan PH dan atas ilustrasi yang diberikannya.

" Dalam melakukan penilaian(jika akan dijual), kita menilai dari posisi aset bersih. Aset itu 100 dikurangi dari hutang 60, sehingga nilai aset bersih yang akan kita beli itu adalah 40. Dari situ dasar kita melakukan pembelian," lanjut saksi ahli.

Hendie juga menanyakan, bagaimana kalau sebuah aset merupakan milik dari sebuah perseroan yang dimiliki oleh 2 pemegang saham. Apakah identik kepemilikan saham dalam perseroan menjadi kepemilikan aset perseroan.

" Itu secara otomatis pak, katakanlah nilai aset 100, disitu ada posisi utang 60, artinya komposisi dari kepemilikan 2 pemegang (pemegang saham) adalah 40. Tinggal dibagi saja komposisi saham mereka. Soal hutang (perseroan) itu adalah hutang bersama yang ditanggung oleh berdua," terang saksi ahli lagi.

Sampai disini, saksi ahli juga menjelaskan bahwa sebuah apraisal digunakan untuk penilaian aset tetap. Apraisal bisa juga digunakan untuk menentukan harga sebuah aset.

" Dengan catatan harus membuat laporan keuangan," tegas saksi ahli akuntansi itu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsul Sitinjak kemudian menanyakan kepada saksi ahli, apakah suatu penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) bisa dipertanggungjawabkan secara akuntansi.

" Misalnya minta penilaian untuk tertanggal tertentu, sejauh sesuai dengan ketentuan dan tujuannya bisa pak," ujar saksi ahli.

Alkudri (saksi ahli) menjelaskan, bahwa penilaian KJPP itu bisa dijadikan sebagai dasar suatu jual beli, kalau sudah dibuatkan laporan keuangan.

" Untuk keluarnya nilai aset adalah setelah laporan keuangan," terangnya.

Hendie pun (PH)  kembali menanyakan kepada saksi ahli, apakah apraisal yang dilakukan tidak melalui mekanisme laporan keuangan dapat di pertanggung jawabkan secara akuntansi.

" Kalau tujuannya berbeda tidak bisa pak. Misalnya (penilaian) aset hari ini kita diminta untuk menilai aset hari ini," ujar saksi ahli.

Saksi ahli pun menegaskan, bahwa perincian dengan apraisal (tanpa laporan keuangan) tidak dapat dipandang sebagai nilai yang wajar.

" Kalau ada laporan historis bisa. Kalau hanya berdasarkan penilaian saja tidak bisa," tegas saksi ahli.

Setelah mendengarkan keterangan saksi ahli, persidangan perkara ini ditunda hingga hari Rabu tanggal 5 Agustus 2018, dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi ahli meringanka, dari penasehat hukum terdakwa.

Seusai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta, Hendie Devitra SH yang didampingi Sabri Hamri SH mengataka, bahwa selama menjabat sebagai Direktur PT.BMS, Conti Chandra tidak pernah membuat laporan keuangan.

" Justru persolannya disitu, dia (Conti) tidak pernah membuat laporan keuangan. Dia dikeluarkan dari Direksi karena tidak pernah membuat laporan keuangan (PT.BMS)," pungkasnya.



(Red/Afinast). 


Johnson Min : Kata Conti Chandra, Tjipta Fudjiarta Itu Orang Baik








Batam, BR – Penasehat Hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta hadirkan dua orang saksi A de charge (meringankan) pada lanjutan sidang perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan pemalsuan surat di PT. Bangun Megah Semesta (BMS) yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Batam, Jumat (31/8) pagi.

Dalam sidang yang masih dipimpin oleh Tumpal Sagala SH ini, saksi dari PH terdakwa, yakni Umar Witaryo dan Jhonson Min beberkan semua apa yang mereka ketahui, terkait permasalahan yang ada di PT. BMS selaku pengelola Hotel BCC kepada majelis hakim.

Dalam keterangannya, saksi Umar mengaku sudah mengenal terdakwa selama 15 tahun sebagai tokoh masyarakat di Medan dan sama-sama bergabung di Lions Club.

" Saya kenal (terdakwa) sebagai tokoh masyarakat di Medan, kita satu club juga namanya Lions Club. Kita juga dirikan Sumatera Tea Club, Dia jadi ketua kami," kata Umar menjawab pertanyaan PH terdakwa.

Saksi Umar melanjutkan, pada bulan April 2011 pernah diajak terdakwa ke Penang (Malaysia) untuk melihat sebuah hotel yang mau di take over.

" Kita pergi bersama - sama ke Penang, tapi tak jadi take over nya, karena sudah dipanjarin sama orang lain,” terangnya.

Terus lanjut saksi, beberapa bulan kemudian ada anggota Lions Club, namanya Hutabarat yang menawarkan tanah di Batam kepada terdakwa, tapi tidak jadi juga.

" Setelah tak jadi beli tanah di Batam ini, pada bulan Oktober 2011 kami di club diundang beliau (terdakwa) untuk soft opening BCC Hotel, karena sudah jadi beli hotel di Batam. Dan kami pun ramai-ramai datang ke Batam, menginap di Hotel BCC 3 malam,” jelasnya.

Menurut saksi Umar, saat soft opening BCC Hotel tersebut, terdakwa memperkenalkan Conti Chandra sebagai partner di BCC Hotel, dan Conti sempat memperkenalkan partner lama dia yang menjual sahamnya ke terdakwa waktu itu.

" Ini partner saya di Hotel BCC (Conti) ," kata saksi lagi menirukan perkataan terdakwa.

Saksi juga mengatakan, saat soft opening BCC Hotel itu, dihadiri oleh ratusan tamu undangan termasuk Wali Kota Batam.

" Peresmiannya meriah, ada gunting pita dari pak Wali. Waktu itu hubungan pak Tjipta dengan Conti masih bai-baik karena mereka adalah partner," ungkap saksi.

Dikatakan saksi lagi, antara Conti Chandra dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga. Karena Conti mengalami kesulitan uang, Tjipta diajak bergabung ke perusahaan (PT.BMS). Beliau (terdakwa)  kami panggil sebagai ' Toke Hotel '.

Lanjutnya, sebenarnya mereka itu 5 orang (pemegang saham), karena diantara pemegang saham ada ribut, jadi 4 lawan 1. Barulah dia (Conti) ke Medan cari pak Tjipta,” terang Umar lagi.

Sementara itu saksi Jhonson Min dalam keterangannya, mengaku sudah mengenal terdakwa lebih dari 10 tahun. Saksi dan terdakwa memiliki hubungan dagang atau usaha dan bergabung di beberapa organisasi yang sama.


" Beliau (terdakwa) ini adalah tokoh masyarakat di Medan. Di organisasi Lions Club dia (terdakwa) sebagai ketua tertinggi," kata Jhonson.

Lanjutnya, dalam hubungan usaha dengan terdakwa, saksi mengaku sering berinvestasi bersama-sama, diantaranya beli Ruko di Polonia dan beli rumah walet di Aceh, juga jual beli emas. Semua jual beli selalu berjalan lancar dan menguntungkan.

Saksi juga mengaku, membeli satu unit apartemen di BCC Hotel pada tahun 2011 setelah ditawarkan oleh terdakwa.

" Saya sudah beli hotel di Batam namanya BCC, masih ada beberapa Condo (apartemen) mau dijual, kamu mau ikut invest (investasi) tidak? " kata saksi menirukan perkataan terdakwa saat itu.

Atas tawaran tersebut, sekitar 1-2 bulan kemudian saksi datang ke Batam bersama terdakwa untuk survei ke BCC Hotel.

" Saat itu saya dikenalin sama terdakwa kepada pak Conti. Seharian di Batam saya ditemani Conti, " ujar Johnson.

Menurut saksi, Conti pernah mengakui telah ditolong oleh terdakwa, karena bersedia investasi di BCC Hotel. Kalau tidak terdakwa yang beli, Conti sudah dikeluarin oleh teman kongsinya.

" Saya kali ini ditolong oleh pak Tjipta. Pak Tjipta itu orang baik,” ujar saksi menirukan perkataan Conti saat itu.

Hendie Devitra SH yg didampingi Sabri Hamri SH, selaku PH terdakwa di dalam sidang menanyakan kepada saksi, apakah pernah Conti Chandra merasa tertolong karena terdakwa bantu pinjamkan uang.

" Tidak ada, karena dari mula pak Tjipta bilang sudah beli hotel,” jelas saksi.

Saksi juga mengakui, akhirnya jadi melakukan investasi dengan membeli satu unit (Condominium) di BCC Hotel.


" Saya datang ke Batam bersama isteri. Pak Conti kemudian ajak ke kantor dan kita teken PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli),"  terang Johnson.

Saksi juga mengaku, berminat membeli apartemen di BCC Hotel, karena terdakwa (Tjipta) sudah membeli hotel tersebut dan bangunannya bagus.

" Pertama kali kita lihat terdakwa sudah beli hotelnya, bangunannya bagus, waktu kita datang dikasih tau pak Conti perkembangan Batam yang dekat dengan Singapura dan dalam beberapa tahun harga akan naik," jelasnya.

Menurut saksi, Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) terkait pembelian satu unit apartemenseharga 190.000 SGD tersebut, dilakukan antara isteri saksi dan Conti Chandra selaku Direktur PT. BMS.

" Saya tanya pak Conti pembayaran mau dikirim kemana. Katanya kirim ke rekening Conti (rekening pribadi), ada buktinya," kata saksi ketika ditanya soal pembayaran.

Selanjutnya kata saksi, sekitar dua tahun kemudian dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di Kantor Notaris Syaifuddin.

" Waktu itu saya lihat pak Conti sudah tidak ada di hotel, kita datang ke notaris Syaifuddin untuk tandatangan AJB. Waktu itu Winston dikenalkan pak Tjipta sebagai Direktur baru (PT.BMS),” jelasnya.

Saksi mengaku, hingga saat ini belum menerima sertifikat apartemen yang dibelinya tersebut, karena Conti Chandra membuat surat pemblokiran ke BPN Batam.

JPU menanyakan kepada saksi soal PPJB yang dibuat dengan Conti Chandra, sementara AJB dibuat dengan Winston, tapi belum dapat sertifikat lalu meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa.

" Karena sampai sekarang saya mau jual (apartemen) tidak bisa,” terangnya.

Meski pernah meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa, terkait sertifikat apartemen tersebut, terdakwa mengatakan sabar, nanti pasti akan diselesaikan. Saksi mengaku masih menghargai terdakwa.

“Kita sudah teman baik. Kita masih segan, beliau (terdakwa) ketua kita pak,” pungkas Jhonson kepada Hakim.


(Red/Afinast).

Tjipta Fudjiarta : Saya Tidak Undang Conti Datang Ke Medan, Dia Sendiri Yang Datang Atas Inisiatifnya









Jaksa Dan Hakim Sempat Cekcok Terkait Singkatnya Waktu Tuntutan. 



Batam, BR  - Tjipta Fudjiarta tegaskan kepada hakim, bahwa bukan dirinya yang mengundang Conti Chandra ke Medan pada tahun 2011, malah sebaliknya Conti Chandra yang datang ke Medan atas inisiatifnya sendiri, dengan menawarkan saham atau menjualkan saham milik teman kongsinya sesama pemilik saham lama untuk dibeli olehnya.

Hal ini diungkap terdakwa Tjipta Fudjiarta kepada Majelis Hakim Pengadilan (PN) Batam, yang diketuai Tumpal Sagala SH, dua hakim anggota Taufik Abdul Halim SH  dan Yona Lamerosa Ketaren SH, dalam sidang perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan  di PT Bangun Megah Semesta (BMS) yang digelar di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (28/8) pagi.

" Jadi saat itu saya bilang ke Conti, itu saham teman kongsinya, saham apa?, Dan dijawabnya saat itu dengan mengatakan, kalau itu saham adalah saham hotel. Dari awal itulah mulai Conti cerita ke saya. Saya sempat tanya ke Conti kenapa, dan Conti ngomong kalau ke empat teman kongsinya itu (pemegang saham lama) ini mau jual sahamnya,"  kata Tjipta.

Berikutnya, lanjut terdakwa, Conti memberitahukan ke Tjipta kalau surat yang diserahkan ke terdakwa pada tanggal 22 Juli 2011 yang diserahkan itu, mengatakan bahwa Conti akan dikeluarkan oleh empat teman kongsinya pemegang saham lama,  dan juga dikeluarkan dari posisinya sebagai direksi.

" Alasan Conti saat itu ke saya, karena dirinya sudah tak didukung lagi. Waktu dikasih Conti ke saya itu, surat belum ada capnya dan saya minta supaya dicapkan. Dan tanggal 25 Juli baru ada lagi," ujarnya.

Setelah itu Conti lantas menyerahkan salinan akta nomor 10 dan 70 ke terdakwa waktu itu. Jadi, terdakwa menegaskan bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan sama sekali mengenai Hotel BCC ataupun PT BMS. Mendadak saja Conti datang ke Medan dan menawarkan saham serta menyerahkan dua akta yakni akta nomor 10 dan 70.

Apakah Conti juga membawa data-data hotel yang lain saat menemui terdakwa di Medan, semisal apraisal atau lainnya. Hal tersebut ditegaskan terdakwa bahwa dari Conti hanya membawa data-data hotel.

" Dari situlah baru dimulai cerita soal hotel BCC. Dari akta nomor 10, saya melihat isi akta yang menegaskan, Conti Candra akan mengambil alih saham dari ke empat temang kongsinya pemegang saham. Saat itu aktanya tertanggal 7 Juli 2011," terang terdakwa.

Saat ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) tim gabungan Kejari Batam dan Kejagung, apakah terdakwa sudah membaca data apraisal, yang dibawa oleh Conti Candra menemui dirinya?, Terdakwa menegaskan apraisal itu sempat dibacanya.

Pada apraisal yang dibawa Conti Candra menemui terdakwa ke Medan, harga taksiran hotel BCC saat itu sebesar Rp. 182 miliar lebih.

Harga ratusan miliar hotel BCC saat itu, JPU juga bertanya ke terdakwa, dalam kondisi kesiapan hotel berapa persen?, menurut terdakwa yang diceritakan oleh Conti, saat itu kesiapan kondisi hotel BCC baru sekitar 60 persen. Namun setelah oleh terdakwa dilihat lagi data apraisal itu, kesiapan kondisi hotel BCC saat itu sudah 70 persen.

Pada akta nomor 10 dan 70 yang dibawa Conti ke terdakwa di Medan saat itu, untuk akta nomor 70 tertulis, kalau Conti batal mengambil alih saham ke empat rekan kongsinya, karena tidak dapat investor.

" Setelah itu tanggal 22 Juli 2011 justru Conti bercerita ke saya, kalau dirinya mau dikeluarkan. Conti datang ke saya, berarti dalam hal ini kalau saya sebagai pengusaha, saya menilai waktu itu Conti kondisinya kepepet banget untuk membeli saham keempat rekannya itu," kata terdakwa.

Setelah Conti menawarkan penjualan saham empat teman kongsinya itu, lalu terdakwa berpikir dua kali dan harus mempelajari terlebih dahulu. Alasan terdakwa melihat permasalahan Conti itu, sudah masuk kategori rumit di akta nomor 10 dan 70.

" Saya sempat baca dan pelajari dua akta tersebut, yakni akta 10 dan 70 dan itu rumit sekali. Saya tanya ke Conti berapa saham teman kongsinya yang mau dijual. Dijawab Conti saat it, dengan mengatakan harganya setelah Conti pulang ke Batam akan mengirimkan penawaran harganya, melalui faks ke saya. Harga penawarannya itu dikirim oleh Conti melalui faks pada tanggal 25 Juli 2011," terang terdakwa lagi.

Saat itu Conti mengaku ke terdakw, bahwa saham ke empat teman kongsinya itu, posisisnya telah digadaikan ke Bank Panin.

" Berarti kan belum bisa dilakukan transaksi, harus ada persetujuan dari Bank Panin. Kalau tak ada persetujuan dari Bank Panin, tak bisa dibuat AJB atau apapun itu," kata terdakwa.

Terdakwa juga menjelaskan, bahwa isi akta 89 adalah harga perlembar saham Rp.135,7 juta. Jadi totalnya yang harus dibayar terdakwa untuk membeli saham keempat teman kongsinya Conti itu, sebesar Rp 27, 5 miliar lebih. Harga di akta 89 dan isinya itulah yang ditawarkan Conti dan disetujui oleh terdakwa.

" Dari situlah saya mentransfier uang pembayaran pembelian saham ke empat pemilik saham lama, ke Conti sebanyak lima kali dengan total Rp 27,5 miliar lebih. Jadi tak benar uang yang saya transfer sebanyak itu, merupakan uang yang saya pinjamkan ke Conti, itu murni uang untuk pembayaran pembelian saham dari empat pemiliknya ke saya. Apalagi saat itu saya diharuskan lagi menambah pembayaran sebesar Rp. 2 miliar untuk membayar Bank Panin yang sudah jadi kredit macet di PT BMS," ungkapnya.

Sementara di dalam akta 89 itu, terdapat kesalahan di cara pembayarannya yang telah disepakati pihak yang akan menjual saham yaitu sebagai berikut, akan dibayar Rp. 10 miliar sepuluh hari setelah akta ditandatangani.

" Makanya saya minta diubah ini jadwal pembayaran pertama di akta nomor 1. Di akta nomor 1 itu tak ada bunyi apa apa, hanya mengubah tanggal pembayaran saja, seharusnya tanggal 5 menjadi tanggal 22 Agustus 2011. Uang yang ditransfer sebesar Rp 27,5 miliar sudah sampai ke tangan pemegang saham awal," ujar terdakwa.

Sedangkan akta 98 menurut terdakwa,  merupakan persoalan internal dari Conti dan para pemegang saham lainnya. Dan pemegang saham lama ada pernah mengajukan gugatan ke Conti untuk membatalkan akta. Isi akta 98 adalah membatalkan akta nomor 89 atas permintaan pemegang saham lama yakni Andreas Sie. Di akta 98 terdakwa mengaku tidak terlibat sebagai salah satu pihak yang ikut bertanda tangan.

Dan juga dari akta 98 muncul akta nomor nomor 3,4, dan 5.

" Akta 98 membatalkan akta 89 itu saya keberatan. Sebab saya sudah membayar pembelian saham itu dan sudah diterima uangnya oleh pemegang saham lama. Sementara akta 99 atas permintaan Conti, dibuatlah untuk mengikatkan diri mereka menandatangani akta jual beli kepada Bank Panin. Isi akta 99 itu hanya mengikatkan diri untuk menandatangani akta AJB, tidak ada soal harga di akta 99 itu atau jual beli," terangnya.

Lanjut terdakwa, Tanggal 2 Desember muncul akta nomor 2. Dalam rapat di akta nomor 2, dengan agenda pengunduran diri Sutriswi, Wie Meng dan Hasan serta perubahan susunan direksi dan dan komisaris. Penjualan seluruh saham Sutriswi kepada Tjipta, seluruh saham Wie Meng ke Tjipta, penjualan saham dari Hasan ke Tjipta, dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Pembacaan dan pembuatan akta nomor dua diakui terdakwa, yang juga hadir di hadapan notaris. Setelah semua menyetujui menjual saham ke terdakwa, langsung dibuat AJB. Dari akta nomor dua timbul lagi akta jual beli antara penjual saham dengan terdakwa, bukan dengan Conti yakni di akta nomor 3, 4 dan 5.

Dari akta 3, 4 dan 5 ini timbul akta lain lagi. Dengan adanya akta 3, 4 dan 5, status kepemilikan saham beralih ke Tjipta selaku pembeli. Ada dua tahap terdakwa membeli saham sampai memiliki 1.093 lembar saham. Pertama dinyatakan di akta 3, 4 dan 5 sebanyak 203 lembar saham, termasuk saham Andreas Sie di akta 54, ditambah lagi 15 persen yang saham dari Conti.

Dari semua saham yang dimiliki, terdakwa
membeli seharga Rp 40 miliar. Apakah terdakwa pernah menjual apartemen di BCC, diakui terdakwa dia tak pernah sama sekali menjual apartemen.

Terdakwa juga menegaskan pihaknya sempat mengundang Conti sebanyak empat kali untuk mengikuti rapat, tapi tak juga datang karena Conti tak mengakui kepengurusan kami di PT. BMS yang mengelola Hotel BCC.

" Untuk menutupi utang atau membayar utang ke Bank Panin, kami yang menutupinya dengan membayar perbulannya sebanyak Rp 2 miliar. Dan sampai saat ini pembayaran ke Bank Panin yang saya bayar, sudah mencapai Rp 40 miliar," kata terdakwa lagi.

Meski Conti yang merupakan salah satu pemegang saham selain terdakwa tak hadir, RUPS harus tetap jalan.

" Jadi sayalah yang berinisiatif sekaligus memimpin RUPS itu. Sejak bulan Mei 2013, Conti sudah tak mau memenuhi undangan RUPS yang kami kirimkan," terang terdakwa.

Dengan apa yang selama ini yang dituduhkan Conti ke terdakwa, dengan  mengusir Conti untuk datang ke Hotel BCC, dibantah terdakwa. Justru sebaliknya Conti
mendadak datang dengan membuat onar bersama sekelompok massa pendukungnya, ke Hotel BCC yang membuat seluruh pengunjung hote ketakutan waktu itu.

Sementara itu, Hendie Devitra SH yang didampingi Sabri Hamri SH, selaku kuasa hukum terdakwa bertanya ke terdakwa, apa sebenarnya yang terjadi sehingga tercerai berai urusan keuangan hotel, tak mau dimintai pertanggung jawaban.

Hal itu dijawab oleh terdakwa, kejadian tersebut berawal dari pertama waktu Conti mengatakan mau mengundurkan diri.

" Saya lantas mengangkat Winston sebagai direktur. Yang kedua Conti mau menjual lagi saham yang 12,5 persen itu, dan saya keberatan membelinya. Soalnya begini, coba bayangkan yang 72,5 persen saham yang dimiliki empat orang, dia cuma baru membayar modal Rp 6,5 miliar. Itu sudah diakui oleh semua pemegang saham yang menjual. Dan Rp. 21 miliar dikembalikan ke Conti. Itu menjadi keuntungan Conti atau apa saya tidak tahu. Terus kedua kalinya Conti menjual 15 persen saham. 15 persen itu sudah pegang Rp 10, 5 miliar. yang punya 72,5 persen baru dapat Rp 6,5 miliar," terang terdakwa.

Lantas kenapa Conti sampai keluar dari posisinya, tak setuju diganti, tak mau datang ke PT, tak mau menghadiri RUPS lagi, sampai bikin gugatan, itu apa sebetulnya yang menjadi alasan Conti, lanjut Hendie.

Menurut terdakwa, karena Conti mau jual sahamnya itu 12,5 persen dengan harga tinggi Rp. 3 miliar satu persennya. Berarti kalau 12,5 persen saham itu mau dijualnya Rp. 37,5 miliar, itu yang terdakwa tak mau membeli saham Conti.

Sementara soal nilai jual keempat orang pemilik saham di akta 3, 4 dan 5 itu yang menentukan harga sahamnya, ditegaskan terdakwa termasuk juga Conti ikut menentukan.

Di akhir persidangan, terjadi perdebatan keras antara hakim ketua bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Filpan F. D Laia SH, MH untuk memohon kebijaksanaan ke hakim ketua, karena hakim ketua PN Batam itu, hanya memberikan waktu yang singkat, hanya 3 hari untuk JPU membuat tuntutan.

" Bagaimanapun fakta keterangan terdakwa kan baru kita dengar hari ini, dan belum kita lihat juga keterangan dari saksi ad a chartsnya. Tentu kan kami masukkan dalam tuntutan kami nantinya. Kalau dibatasi begini, kami mohon kebijakannya yang mulia, " kata Filpan.

" Dan kami keberatan yang mulia mengatakan, kalau JPU yang mengulur saksi. Kita bisa lihat rekordnya, kami sudah pernah datangkan ahli tiga orang, tapi diperiksa satu saja. Dan ingat itupun diperiksa siang hari. Kami juga ingin cepat, tetapi jangan dibatasi juga kami dengan waktu yang hanya seminggu," pungkas  Filpan FD Laia kepada majelis hakim ketua Tumpal Sagala SH.



(Red/Afinast).
 

Catwidget2

ads2